Menko Polkam Budi Gunawan Prioritaskan Tangani Penyelundupan Barang dan Judi Online
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan memprioritaskan dua masalah utama dalam negeri untuk ditangani yakni penyelundupan barang ilegal dan aktivitas judi online.
"Bapak presiden telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan," kata Budi Gunawan dilansir ANTARA, Selasa, 22 Oktober.
Menurut Budi, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.
Dengan derasnya arus barang ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat.
"Ini harus ditangani agar semua devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," kata Budi Gunawan.
Selain masalah penyelundupan barang, Budi juga akan menangani pemberantasan judi online seperti yang telah dilakukan pendahulunya mantan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melalui Satgas Judi Online.
Baca juga:
- UNRWA soal Serangan Israel Tanpa Henti di Gaza: Bau Kematian Ada di Mana-mana
- Korban Tewas Serangan Israel Dekat Rumah Sakit Beirut Lebanon Bertambah Jadi 13 Orang
- Yusril Klarifikasi Pernyataan Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Prabowo Ingin Buat Perkampungan Khusus Jemaah Indonesia di Tanah Suci
Menurut Budi, judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin. Kondisi semakin diperparah ketika masyarakat tersebut juga terjerat pinjam online yang juga akan sangat merugikan.
"Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik dan lebih tajam," kata Budi.
Budi Gunawan tidak menjelaskan dengan rinci langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk meredam praktek judi online tersebut. Dia hanya memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menangani praktek judi online.
"Kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," kata Budi.