Dedi Mulyadi: Tata Kelola Sampah di Jawa Barat Tak Pernah Selesai, Teori Tak Pernah Eksekusi
JAKARTA - Jawa Barat membutuhkan lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) sebagai solusi dalam penanggulangan sampah. Kalimat itu disampaikan oleh calon Gubernur (cagub) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, PLT Sampah harus didirikan di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur," kata Dedi, ANTARA, Minggu, 6 Oktober.
Diungkapkan Dedi, memang dalam merealisasikan PLT Sampah ini, akan ada tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan, yang kuncinya berani untuk mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai," ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama.
Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena barangnya menumpuk tak laku.
Baca juga:
- Aksi Begal Dekat Bandara Soetta Didalangi Seorang Wanita, Preman Cengkareng Sekaligus Residivis Narkoba
- Dugaan Asusila, Guru Ngaji di Ciputat Dilaporkan ke Polisi
- 31 Pelajar di Jakarta Ditangkap Membawa Belasan Celurit dan Air Keras
- Bus Paspampres Tabrak Halte Bus Transjakarta di Petamburan, Komandan Minta Maaf
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas," ujarnya.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya nggak beli. Ini yang harus ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta.
"APBD kita cukup pak kalau mau bangun, kalau diefisiensikan, daripada belanja yang gak tepat. Sudah bisa dari dulu juga kalau kita mau melakukan pengelolaan dengan baik anggaran keuangan ini beli apapun mampu," tuturnya.