Terbukti Korupsi, Bendesa Adat Berawa Badung Divonis 4 Tahun Penjara
DENPASAR - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa I Ketut Riana, Bendesa Adat Berawa, Kabupaten Badung, Bali karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Mengadili, menyatakan terdakwa I Ketut Riana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun," kata Majelis Hakim Gede Putra Astawa dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar dilansir ANTARA, Kamis, 3 Oktober.
Selain dipidana 4 tahun, terdakwa Ketut Riana dijatuhi denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah tetap ditahan.
Hakim meminta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100 juta yang berada di dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning beard papa’s dikembalikan kepada saksi Andianto Nahak T Moruk.
Baca juga:
- Iran Kembali Buka Wilayah Udaranya untuk Penerbangan Komersial
- Houthi Yaman Klaim Serangan Drone ke Tel Aviv Israel, Sirine Berbunyi di Bat Yam
- Menteri Singapura yang Nebeng Jet Pribadi Dihukum 1 Tahun Penjara
- Hizbullah Hancurkan 3 Tank Israel dengan Roket, Serangan ke Beirut Kamis Pagi Tewaskan 6 Orang
Menurut hakim, dalam perkara tersebut yang mengalami kerugian adalah saksi Andianto T Nahak Moruk, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak terpenuhi.
Dalam pertimbangan hakim disebutkan terdakwa Ketut Riana memenuhi unsur kategori penyelenggara negara selaku Bandesa Adat Berawa telah menerima insentif, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali maupun Honorarium atau Uang Jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung.