Moeldoko Apresiasi Sinergi TNI-Polri Tangani Mafia Tanah di Kalsel
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasi atas sinergi TNI-Polri dalam penanganan mafia tanah di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal ini disampaikan dalam kesempatan Penyerahan Penghargaan kepada Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Banjar Kalimantan Selatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu 2 Oktober.
“Saya berterima kasih dan mengapresiasi para petugas di lapangan, saya ingatkan kalau penanganan mafia tanah itu program pemerintah pusat,” kata Moeldoko.
Moeldoko menilai sinergi dari kedua institusi ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Upaya ini, lanjut dia, menunjukkan negara hadir dalam memberantas praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Sinergi Polri TNI menjadi model penanganan yang baik,” lanjut Moeldoko.
Baca juga:
- Malaysia Sebut Agresi Israel ke Lebanon hingga Yaman Sengaja Demi Alihkan Genosida Warga Palestina
- Giliran Diserang, Israel Sebut Iran Lewati Batas 'Merah'
- Iran Bombardir Markas Mossad, Prancis Bentengi Israel Langsung Kirim Sumber Daya Militer
- Istrinya Dilantik Jadi Anggota DPR, Ridwan Kamil: Dahulukan Kepentingan Negara
Panglima TNI 2013-2015 ini menekankan pada pentingnya melindungi hak-hak masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh mafia tanah.
“Banyak rakyat yang menjadi korban, harus diperhatikan betul soal itu. KSP menerima ribuan aduan dari masyarakat yang melaporkan konflik tanah. Perlu kita perhatikan betul perjuangan haknya,” ujar Moeldoko.
Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menyerahkan penghargaan kepada 24 orang dari satuan TNI dan Polri yang telah bersinergi dalam menangani mafia tanah di Kalimantan Selatan. Penerima piagam penghargaan ini terdiri dari 10 anggota TNI dan 14 anggota Polri.
Sebagai informasi, hingga bulan Mei 2023, KSP telah menerima total 1.385 kasus/aduan permasalahan agraria, dengan rincian 716 aduan berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, 359 aduan berkaitan dengan Kementerian BUMN dan 244 aduan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.