Budi Arie Ungkap Capaiannya Selama Menjabat sebagai Menkominfo
JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa jabatan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi menyampaikan beberapa capaiannya selama satu tahun menjabat.
Capaian pertama yang berhasil dilakukan adalah proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, yang sempat mangkrak karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate.
“Jadi proyek BTS tidak jadi mangkrak. Tapi bisa terbangun hampir sekitar 6 ribu BTS dari total semuanya yang direncanakan,” kata Budi kepada media pada Selasa, 1 Oktober di kantor Kominfo, Jakarta.
Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kominfo berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap sebaran judi online di Indonesia.
Berdasarkan data PPATK bulan Juli 2024, langkah-langkah yang diambil Kominfo berhasil menurunkan jumlah akses ke situs judi online sebanyak 50 persen, dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online sejumlah Rp34,49 triliun.
“Yang ketiga, ada satu program satelit HBS senilai Rp3,4 triliun yang sudah kita kembalikan uangnya kepada negara,” lanjut Budi.
Selain itu, Budi juga mengklaim berhasil mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Di mana menurutnya, pada Pemilu tahun Ini terihat sedikit lebih kondusif dari sebelumnya.
“Dan kita sudah bisa bandingkan pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk ya dibanding pemilu 2019 dan 2014,” pungkasnya.
Baca juga:
- Kominfo Bersama OJK dan BI Deklarasikan Terobosan Baru Pemberantasan Judi Online
- Kominfo Resmi Luncurkan EWS di TV Digital untuk Peringatan Dini Bencana Alam
- Kominfo Pastikan Aturan Turunan dan Lembaga Pengawas PDP Akan Disahkan Bulan Ini
- Fitur Baru Threads Akan Tampilkan Daftar Lengkap Pengikut dari Fediverse
Kendati demikian, ia mengatakan masih ada pekerjaan rumah (PR) yang masih perlu diselesaikan sebelum pergantian masa pemerintahan Jokowi ke presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.
Adapun PR tersebut adalah harmonisasi tentang regulasi-regulasi khususnya tentang PDP dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khususnya di sektor ITE.
“Direvisi supaya lebih atraktif, karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” tandasnya.