Kisruh Kadin, Pemerintah Harus Adil Mengambil Penyelesaian
YOGYAKARTA – Kisruh yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbuntut pada permintaan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid kepada Pemerintah untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait kisruh KADIN Pemerintah harus adil jika benar-benar akan turun tangan.
Pemerintah Harus Hadir dan Bertanggung Jawab
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa negara wajib hadir dan ikut bertanggung jawab terkait adanya kekisruhan KADIN. Hal itu karena keberadaan KADIN diatur melalui Undang Undang yakni UU 1/1987. Selain itu kepengurusannya sudah disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Periode 2003-2008 itu juga sempat menyinggung bahwa KADIN merupakan lembaga negara dalam arti luas yang diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ingat Kadin itu jangan dilihat sebagai lembaga swasta, Kadin itu sudah diputuskan MK di zaman saya, bahwa kadin itu adalah lembaga negara dalam arti luas. Walaupun dalam praktik kita susah sebagai lembaga negara, tapi dia lembaga publik, dibentuk dengan UU dan anggaran dasarnya itu PP, maka negara punya tanggung jawab untuk memastikan dia tidak pecah," jelas Jimly ketika ditemui di kampus Unhas, Makassar, Selasa, (18/9).
Jimly juga sempat menyinggung permasalahan serupa yang terjadi di tubuh KADIN di masanya. Saat ia masih menjabat sebagai ketua MK, ada recana membuatan KADIN UMKM yang kemudian dibatalkan oleh MK.
"Dulu ada ide membuat Kadin tandingan, Kadin UMKM, kami batalkan, tidak boleh, karena mereka berargumen Kadin ini hanya mengurusi pengusaha besar, mereka mau bikin Kadin UMKM berdasarkan prinsip freedom of organisation," jelas Jimly.
Pandangan Presiden Atas Kisruh KADIN
Menanggapi kisruh KADIN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru meminta agar penyelesaiannya dilakukan secara internal. Presiden juga menegaskan tidak akan ikut campur dalam masalah tersebut.
"(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Jumat, (20/9).
Meski demikian Presiden Jokowi menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Presiden RI, ia terus berhubungan baik dengan pada Ketua Umum Kadin termasuk Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani dan Arsjad Rasjid.
"Selama 10 tahun saya menjabat saya dekat dengan Kadin, tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad (Rasjid), baik juga dengan Pak Anin (Anindya Bakrie), baik semuanya," kata Presiden.
Presiden juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie jika ingin menggelar pertemuan dengannya. Namun Presiden menegaskan lagi bahwa masalah KADIN saat ini adalah urusan internal dan meminta agar masalah tersebut tak dikaitkan dengan Presiden.
Baca juga:
"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka tidak masalah tetapi sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden itu saja," ujar Presiden.
Itulah informasi terkait kisruh KADIN Pemerintah harus adil. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.