Menteri Basuki soal Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono enggan berkomentar banyak soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Sebelumnya, Jokowi menyatakan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Ya, tanya beliau," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, ditulis Kamis, 19 September.
Basuki hanya menuturkan, kementeriannya bakal mengebut sejumlah proyek. Selain bandara, Plt Kepala Otorita IKN itu mengatakan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan air akan menjadi prioritas penyelesaian. "Karena investasi akan masuk kalau itu sudah siap," katanya.
Adapun Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu IKN, Kalimantan Timur, dapat ditandatangani.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan agar tidak menggampangkan proses pemindahan ibu kota ini. Dia pun mengibaratkan pindah rumah saja sudah ribet apalagi memindahkan ibu kota.
"Pindah rumah saja, kan, kami wah aduh ribetnya. Ini pindah ibu kota, jangan menggampangkan," katanya, Senin, 12 Agustus.
BACA JUGA:
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bilang, pemindahan ibu kota ini tidak hanya masalah administrasi, tetapi juga kesiapan di lapangan.
"Nanti kami lihat, karena itu bukan menyangkut administrasi saja, bukan masalah Keppres-nya. Tapi, proses di lapangan juga harus kami lihat," ungkapnya.
Sebagai tambahan informasi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen.