Pemerintahan Prabowo Diminta Manfaatkan Kereta dan Jalur Laut untuk Salurkan Logistik
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian berharap pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka mengoptimalkan jalur lain untuk penyaluran logistik. Kereta api atau penggunaan jalur laut disebut bisa jadi solusi.
Hal ini disampaikannya dalam seminar bertajuk ‘Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045’ di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien. Tapi, kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien dan kalau jarak jauh itu (jalur, red) laut dengan angkutan masalnya,” kata Hedy yang dikutip pada Kamis, 19 September.
Jalur kereta dan laut disebutnya bisa jadi alternatif karena infrastruktur jalan di Tanah Air untuk menyalurkan logistik masih mengandung sejumlah masalah. Pertama adalah belum memadainya jalan nasional.
“Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa,” ungkapnya.
Masalah kedua yakni kemacetan yang mempengaruhi waktu pengiriman, kata Hedy. Kondisi ini disebutnya berakibat pada peningkatan biaya logistik sehingga menimbulkan kerugian.
Adapun jumlah kerugian akibat kondisi ini, sambung Hedy, bisa mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 0,5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Berikutnya, Hedy juga menyoroti masalah truk yang melebihi dimensi dan muatan alias over dimension over load (ODOL) hingga menyebabkan jalanan rusak. “Ini sampai sekarang enggak selesai,” tegasnya.
Hedy menyebut sudah saatnya pemerintah ke depan mengoptimalkan jalur lain. Indonesia dinilai bisa mencontoh negara maju di Eropa yang penyaluran logistiknya 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen diantaranya menggunakan jalur laut.
Baca juga:
Dia optimis pemerintah Prabowo-Gibran bisa menciptakan berbagai perbaikan. Keputusan Presiden (Keppres) tentang sistem logistik nasional diharap bisa dilanjutkan.
“Sekarang ini sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional. Ini nanti kita harapkan bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru,” pungkasnya.