Rano Karno Ingin Sekolah Bertingkat di Jakarta Dilengkapi Lift
JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku ingin menambah jumlah ruang-ruang kelas di sekolah negeri di Jakarta dengan menambah lantai pada gedungnya.
Dengan bertambahnya tingkat pada bangunan sekolah, Rano juga mengungkap akan membuatkan lift atau elevator untuk memudahkan para siswa menuju kelas di lantai atas.
"Jangan terus anak-anak pakai tangga, harus pake lift. Misalnya seperti itu. Artinya ada teknologi-teknologi yang dulu kan dianggap eskalator mahal, sekarang semua di jalan-jalan penyebrangan kan udah eskalator semua. Bahkan ada lift untuk teman-teman disabilitas," kata Rano di Waroeng Bang Doel, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September.
Menurut Rano, nominal anggaran yang besar dalam APBD Jakarta setiap tahunnya masih bisa dialokasikak untuk pembangunan gedung sekolah beserta lift.
"Dulu kan berpikir gitu, 'duh nih listrik mahal'. Bisa kok, Pemda DKI, itu misalnya," ucap Rano.
Di satu sisi, Rano mengaku tak setuju bila Pemprov DKI menjalankan program sekolah gratis pada satuan pendidikan swasta. Padahal, sebelumnya bakal calon Gubernur Pramono Anung yang ingin menggratiskan sekolah swasta agar wajib belajar 12 tahun bisa terlaksana.
"Tidak, (sekolah swasta) tidak (digratiskan), karena kan daya tampung swasta terbatas," ucapnya.
Baca juga:
- Polisi Sudah Periksa 34 Saksi, Kasus Perundungan PPDS Undip Semarang Belum Temui Titik Terang
- Haedar Nashir Soal Kelola Tambang: Jangan Underestimate, Muhammadiyah Bisa Bangun Sekolah hingga Hotel
- Jubir Kaesang Soal Nebeng Jet Pribadi Teman ke AS: Searah dan Masih Muat
- MA Bantah Tudingan Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung
Menurut Rano, untuk memfasilitasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), lebih baik Pemprov DKI memberi beasiswa pendidikan pada siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
"Di sini lah peran pemda bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang sekolah di swasta. Itu adalah biaya beasiswa dari Pemda, itu sistemnya, dan itu dilakukan oleh beberapa kabupaten kota di sekitar. Itu biasa, tergantung APBD-nya gede enggak? Kan, kalau Jakarta lebih dari cukup," urai Rano.