Wapres Pastikan Pemerintah Komitmen Wujudkan 99,5 Persen Pekerja RI Terlindungi Jamsostek 2045
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan cakupan 99,5 persen pekerja di Indonesia terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada 2045, termasuk perlindungan para pekerja rentan.
"Saya berharap pada tahun 2045, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah terlindungi seluruhnya," kata Wapres saat menghadiri Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Kamis 12 September, disitat Antara.
Dalam konteks persiapan menuju Indonesia Emas 2045, Wapres menyoroti pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar utama.
"Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya," tuturnya.
Dengan jumlah pekerja yang diperkirakan mencapai 142 juta orang pada tahun 2024, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hingga saat ini Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja, sebanyak 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan yang rawan jatuh kembali pada kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, dan petugas keagamaan, yang sering menghadapi kondisi finansial darurat.
Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, melalui optimalisasi program Jamsostek dan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga:
Menurut Ma'ruf, peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa maupun kelurahan, sangat krusial dalam mencapai tujuan ini.
Lebih lanjut, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Pertama, maksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan,” katanya.
Wapres mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun.
“Pastikan regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu, sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun,” katanya.
Wapres menggarisbawahi perlunya inovasi dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses dan kemudahan pendaftaran di seluruh Indonesia.
Wapres menekankan pentingnya digitalisasi dan peningkatan sistem teknologi informasi agar layanan menjangkau tidak hanya kota besar, tetapi juga wilayah terpencil.
Ia mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan agar masyarakat memahami hak dan manfaat dari program ini.