Isu PDIP Bergabung Koalisi Pemerintahan, PKB: Sepenuhnya Kewenangan Prabowo
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih soal isu PDI Perjuangan (PDIP) bakal bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan. PKB, kata dia, mendukung apa pun keputusan Prabowo soal koalisi pemerintahan.
"Itu sekali lagi sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujar Syaiful di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September.
Hanya saja, Syaiful mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti apakah Prabowo mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan lima tahun ke depan. Yang pasti, kata dia, Prabowo ingin merangkul semua elemen bangsa termasuk partai politik untuk bergotong royong membangun bangsa Indonesia.
"Saya tidak tahu persis ya, tetapi kalau melihat pernyataan, gestur, dan spirit Pak Prabowo kan ini merangkul semuanya. Saya tidak tahu persis, merangkul itu per definisi langsung masuk kabinet, semua partai termasuk PDIP atau tidak," tandas Syaiful.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan terbuka peluang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto membahas koalisi. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati bakal membahas banyak hal ketika bertemu, termasuk soal koalisi.
"Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaallah iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ, kita tunggu saja," ujar Puan Selasa kemarin.
Meskipun terbuka membahas koalisi, kata Puan, kemungkinan pertemuan Prabowo-Megawati tidak membahas kursi kabinet Prabowo-Gibran. Menurut dia, pembahasan soal kabinet terlalu jauh.
"Masih terlalu jauh (bahas kursi kabinet) dan komunikasi sudah kita lakukan. Kan saya juga sering bertemu Pak Prabowo di berbagai acara. Jadi ya selalu berkomunikasi. Selalu bersilaturahmi," tandas dia.
Terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada peluang Prabowo Subianto dan presiden kelima Megawati Soekarnoputri akan melakukan pertemuan. Muzani menyebut, peluang pertemuan kedua tokoh itu bisa terjadi sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden periode 2024-2029.
Hal ini Muzani sampaikan setelah bertemu Megawati dalam acara silaturahmi kebangsaan dan penyerahan surat pimpinan MPR tentang dicabutnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 kepada keluarga Presiden Soekarno di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin lalu.
Baca juga:
Dalam momen pertemuannya dengan Megawati itu, Muzani membantah adanya ajakan kepada Megawati agar PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Muzani mengungkapkan, dirinya dan Megawati tidak membahas hal-hal terkait politik. Namun, dia mengatakan bahwa Megawati menyampaikan salam kepada Prabowo.