Periode Baru, DPRD DKI Soroti Pendapatan Pajak Masih Bocor
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 mulai bekerja menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Khoirudin menekankan, salah satu permasalahan yang mesti dituntaskan mendesak adalah proyeksi pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan kinerja keuangan daerah saat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI 2019-2024, Khoirudin menilai realisasi pajak daerah belum maksimal karena kerap tejadi kebocoran.
“Potensi pendapatan pajak kita harus dimaksimalkan. Saat ini targetnya tidak sesuai dengan potensi. Ada kebocoran sana sini, ini akan kita selesaikan,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Senin, 2 September.
Tercatat dalam situs bapenda.jakarta.go.id, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta dari Januari hingga Juni 2024 baru mencapai 34,89 persen atau Rp19,10 triliun dari target Rp54,75 triliun.
Rp19,10 triliun terdiri dari tiga jenis pendapatan daerah. Masing-masing yakni Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) sebesar Rp2,06 triliun.
Atas dasar itu, Khoirudin menuntut Pemprov DKI meningkatkan realisasi pajak. Mengingat, Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala Global.
Salah satu upaya untuk menekan kebocoran PAD Jakarta yakni mengevaluasi sistem penerimaan pajak, hingga membuat terobosan cara menagih pajak.
Baca juga:
“Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan itu,” urai Khoirudin.