Bupati Diminta Bikin Skala Prioritas Anggaran, Jokowi: Kalau Semua Uang Dikasih ke Dinas, Enggak Jadi Barang
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah, termasuk para bupati membuat skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Hal harus dilakukan apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang.
“Sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI) yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Maret.
Para bupati, sambungnya, harus membuka lagi rancangan anggaran yang sudah ada dan melihatnya lebih detail lagi.
“Cek secara detail, ke mana larinya, outputnya apa, outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” ungkapnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta para bupati memiliki skala prioritas terhadap program mereka dan tak sembarangan memberikannya kepada dinas. Jokowi menilai, satu kabupaten sebetulnya cukup hanya memiliki dua prioritas yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.
Baca juga:
Dirinya mencontohkan, para bupati bisa saja fokus pada pembukaan sawah maupun pasar. “60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana, rakyat akan ingat. Waduh, besar-besaran ini membuat sawah. Wah, ini 60 pasar di kabupaten rampung, di bangun semua,” ujarnya.
“Jangan, sekali lagi, semua diberikan ke dinas. Nanti tahun depan anggaran naik 10 persen, semua dikasih 10 persen. Enggak jadi barang. Percaya saya. Enggak akan jadi barang,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan anggaran harusnya mengikuti program prioritas para bupati di daerah. “Penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial, yang benar-benar dibutuhkan,” ungkapnya.
“APBN terbatas, APBD terbatas. Jangan diecer-ecer. Sekali lagi saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit,” tegas Presiden Jokowi.