Polemik Impor Beras, Kebutuhan atau Keinginan?

JAKARTa - Polemik impor beras 1 juta ton belum mereda. Banyak pihak yang menolak, bahkan di internal pemerintah seolah ada beda suara soal rencana impor yang diperuntukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta-1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan di dalam negeri, sehingga harga tetap terkendali.

"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta," ujar Airlangga beberapa waktu lalu, dikutip Kamis 25 Maret.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemudian mengamini rencana tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil dengan perhitungan yang matang dengan ketersediaan di Perum Bulog.

Lutfi menjelaskan terdapat notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebanyak 500 ribu ton. Pengadaan beras tersebut bisa berasal dari impor.

Sementara, ia mendapatkan informasi bahwa stok beras Bulog saat ini hanya 800 ribu ton. Jumlah itu termasuk sisa beras impor pada 2018 yang sebanyak 270 ribu ton sampai 300 ribu ton.

Menurut Lutfi, beras hasil impor pada 2018 kemungkinan akan turun mutu. Alhasil, jika stok saat ini dikurangi sisa beras impor, maka jumlahnya bisa di bawah 500 ribu ton.

Stok Beras Tanah Air

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tidak akan sepenuhnya ikut kebijakan pemerintah tersebut, pasalnya ada pertaruhan harga gabah di tingkat petani yang bakal anjlok saat musim panen.

"Kalau pun kami mendapatkan tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang masa panen raya sampai bulan April," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin 15 Maret.

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa stok beras hingga akhir Mei atau selesai momen Idul Fitri masih dalam tahap aman.

Stok hingga akhir Desember lalu mencapai 7.389.575 ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton sehingga jumlah stok beras hingga akhir Mei mencapai 24.901.792 ton.

Jumlah tersebut lebih dari cukup karena estimasi kebutuhan mencapai 12.336.041 ton. Syahrul dengan percaya diri memastikan bahwa stok beras akan surplus.

Mendag Tak Akan Impor jika Stok Beras Melimpah

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan kembali soal alasan di balik rencana impor beras. 

Ia menyebutkan, saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen. Namun, ia mengingatkan saat ini stok riil dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, idealnya perlu tambahan 1 juta ton.

"Saya tidak melihat ada perbedaan pernyataan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Tapi pakemnya Bulog harus punya iron stock. Kita tidak pernah bilang kalau lebih atau kurang. Kita hanya bilang bahwa Bulog harus mempunyai iron stock 1,5 juta ton," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat 19 Maret.

Saat ini, Bulog memiliki stok lebih dari 800 ribu ton dalam gudangnya di seluruh Indonesia. Itu pun tidak semuanya dalam kondisi baik karena ada sisa stok beras impor dari tahun 2018 lalu yang sudah mulai turun mutu, jumlahnya mencapai 300 ribu ton. Lutfi mengklaim jumlah itu tidak cukup karena berpotensi akan adanya gejolak harga.

"Hitung-hitungan saya stok Bulog itu tidak mencapai 500 ribu. Ini merupakan stok paling rendah dalam sejarah Bulog," katanya.

Di sisi lain Kementan mengklaim ada tambahan dari stok dari panen raya medio Maret hingga April ini. Perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton.

Jika jumlah melimpah itu bisa tercapai, maka Lutfi bakal membatalkan rencana impor. Ia mengakui sudah ada perjanjian impor beras atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara lain.

"Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani. Karena memang belum ada impor," sebutnya.

Impor Beras Lantaran Mutu Beras Menurun

Stok beras di Perum Bulog saat ini banyak diisi oleh beras yang kualitasnya sudah menurun, nilainya hampir 50 persen dari stok beras secara keseluruhan. Hal ini membuat ada kerugian besar yang tidak terhindarkan. Ombudsman mengungkapkan bahwa nilainya mencapai triliunan rupiah.

"Beras turun mutu di gudang Perum Bulog salah siapa? Nilainya besar, terdapat sekitar 300-400 ribu ton beras yang ada di gudang perum Bulog saat ini turun mutu dan berpotensi mengalami kerugian. Jika setengahnya saja sudah nggak layak konsumsi, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers virtual, Rabu, 24 Maret.

Sejak 2018-2020, Ombudsman menilai pemerintah mampu menahan gejolak harga beras. Meski di awal 2018 sempat ada kenaikan harga, namun pertengahan 2018 hingga kini harganya tergolong stabil. Selama tiga tahun, komoditas ini memiliki nilai Rp 747 triliun.

Namun, tetap saja nilai kerugian yang ada di gudang Bulog sangat besar. Kerugian besar itu akibat beras yang sudah ada di Gudang Bulog selama tiga tahun itu tidak bisa terdistribusikan dengan lancar. Bulog tidak bisa menjualnya secara langsung ke masyarakat, berbeda dengan sebelumnya dimana ada aturan Bulog boleh menjual beras melalui outlet rastra atau beras sejahtera yang dulu namanya beras miskin atau raskin.

"Stok beras di Bulog per 14 Maret (2021) sebanyak 883.585 ton, sebesar 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta 23,7 ribu ton di antaranya adalah beras komersil. Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini terdapat stok beras yg berpotensi turun mutu sebesar 400 ribu ton yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama 2018-2019 dan pengadaan luar negeri melalui importasi di 2018," jelasnya.

Impor Tak Perlu Dilakukan

Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai impor beras tak perlu dilakukan karena produksi beras diprediksi meningkat tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ia terima, produksi beras pada Januari-April 2021 bisa tembus 14,54 juta ton.

Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan posisi Januari-April 2019 yang sebanyak 13,63 juta ton dan Januari-April 2020 yang sebanyak 11,46 juta ton. Dengan kata lain, BPS memprediksi produksi beras naik sekitar 3 juta ton dari tahun lalu.

Lalu, data stok beras di Perum Bulog yang diterima Ombudsman tercatat 883.585 ton per 14 Maret 2021. Jumlah itu terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang sebanyak 859.877 ton dan komersial sebanyak 23.708 ton.

Ombudsman memproyeksi stok CBP Perum Bulog pada akhir April 2021 tembus 1 juta ton. Itu berarti, stok CBP sudah memenuhi batas minimal yang sebanyak 500 ribu ton.

Sementara, harga beras terpantau masih terjaga dalam beberapa hari terakhir atau sejak rencana impor menjadi buah bibir banyak pihak.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPS), rata-rata harga beras kualitas medium I per 24 Maret 2021 sebesar Rp11.800 per kg. Harganya stagnan sejak 18 Maret.

Serupa, harga beras kualitas medium II juga terpantau stagnan di angka Rp11.600 per kg sejak 18 Maret-24 Maret 2021. Lalu, harga beras kualitas super I sejak 18 Maret-24 Maret 2021 stagnan sebesar Rp13.100 per kg.

Kemudian, rata-rata harga beras kualitas super II per hari ini sebesar Rp12.700 per kg. Angkanya juga stagnan sejak 18 Maret 2021.

Di sisi lain, rata-rata harga beras kualitas bawah I naik tipis dari Rp10.750 per kg menjadi Rp10.800 per kg hari ini. Hal yang sama juga terjadi pada harga beras kualitas bawah II yang naik dari Rp10.450 per kg menjadi Rp10.500 per kg. 

Banyak Menolak  

Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah melakukan kegiatan impor beras 1 juta ton tersebut. Menurutnya, rencana tersebut akan mengancam kesejahteraan petani petani Jawa Barat karena produksi beras di Jawa Barat pada Maret dan April mendatang dipastikan surplus dan sebentar lagi akan memasuki panen raya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkapkan penolakan terhadap impor beras, dan mengkiritisi Mendag Lutfi. "Memaksakan impor beras secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama ini mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," katanya, 24 Maret 2021.

Rencana impor beras sebesar 1 juta ton yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto tersebut nantinya akan dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rencana impor beras dari negara tetangga diperhitungkan dengan matang sebab petani butuh perhatian agar hasil panennya bisa terbeli dengan alasan biaya produksi yang tidak murah. Ganjar juga mengusulkan agar rencana tersebut dijelaskan secara rinci terlebih dulu agar tidak mengguncang situasi pada saat panen tiba.

Akan tetapi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penolakan terhadap rencana impor beras tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada tanggal 18 Maret 2021 lalu, ia mengatakan jika rencana impor beras sebanyak 1 juta ton masih sebuah wacana.

Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono pun dengan tegas menolak rencana impor beras. Alasannya, rencana impor tersebut berlangsung di tengah persiapan panen raya petani Indonesia. 

Budisatrio mengatakan sebelum diumumkan rencana impor tersebut, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan cadangan kebutuhan beras sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok beras di Bulog mencapai 850 ribu ton 

Namun, dalam rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan menyatakan stok beras yang dimiliki disebut kurang sehingga membutuhkan impor beras hingga 1 juta ton.

"Jadi kita ini harus bertumpu pada datanya siapa? Makanya data ini harus dikaji ulang," ungkapnya.