Pengamat: Agus Gumiwang Kartasasmita Ketum Partai Golkar Pengganti Airlangga Hartarto
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memperkirakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjadi ketua umum partai tersebut untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mengundurkan diri dari jabatan itu.
"Setelah Airlangga mundur, gabungan dua gerbong kekuatan yang dibawa kader Golkar Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang bergabung menjadi satu. Besar kemungkinan Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar," kata Umam dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa gabungan kekuatan Agus dan Bahlil dapat menjadi jembatan untuk memfasilitasi bergabungnya Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya pascapurnatugas pada tanggal 20 Oktober 2024.
Umam berpendapat bahwa Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak lepas dari benturan antarkekuatan di internal partai tersebut sejak menjelang Pemilu 2024.
Menurut dia, faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi dan politik yang beragam. Misalnya, mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan untuk memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis partai.
Baca juga:
Ia mengatakan bahwa faksi-faksi di internal Golkar bergerak kembali pada masa Pilkada 2024. Hal itu karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian.
"Oleh karena itu, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," kata dia.
Walaupun demikian, kata dia, masa kepemimpinan Airlangga selama memimpin Partai Golkar patut diapresiasi.
"Ia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional, atau meningkatkan 17 kursi yang setara dengan 18 persen kekuatan parlemen," jelasnya.