Korea Selatan Nilai Ponsel Pintar untuk Atlet Korea Utara di Olimpiade Paris 2024 Dapat Melanggar Sanksi PBB

JAKARTA - Otoritas Korea Selatan memperingatkan pada Hari Kamis, atlet Olimpiade Korea Utara yang menerima ponsel pintar Samsung dapat melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai program senjata nuklir dan rudal Pyongyang.

Ini bermula dari Samsung, sponsor Mitra Olimpiade sejak Olimpiade Musim Dingin Nagano 1998, membagikan ponsel pintar Galaxy Z Flip 6 edisi Olimpiade khusus kepada atlet yang bertanding tahun ini.

Radio Free Asia yang berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat melaporkan dengan mengutip Komite Olimpiade Internasional (IOC), Korea Utara menerima ponsel pintar Samsung untuk para atletnya.

Kementerian Unifikasi mengatakan, ponsel pintar diklasifikasikan sebagai barang terlarang berdasarkan Resolusi DK PBB 2397, yang diadopsi pada 22 Desember 2017. Kementerian tersebut mencatat, perangkat tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersial dan militer.

"Atlet Olimpiade Korea Utara yang menerima ponsel pintar Samsung dapat melanggar Resolusi DK PBB 2397 yang secara langsung dan tidak langsung melarang penyediaan, penjualan, dan pemindahan semua peralatan listrik ke Korea Utara," kata seorang pejabat Kementerian Unifikasi, dilansir dari The Korea Times 9 Agustus.

"Tindakan pemberian, atau penyediaan, ponsel Samsung juga dapat dilihat sebagai pelanggaran sanksi PBB. IOC memiliki keputusan akhir tentang masalah ini," katanya.

IOC tidak segera bersedia memberikan komentar.

Kementerian Luar Negeri juga memberikan tanggapan serupa.

"Pemerintah akan terus melakukan upaya diplomatik yang diperlukan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan penerapan resolusi DK PBB secara menyeluruh," kata seorang pejabat kementerian luar negeri.

Foto pemain tenis meja Olimpiade dari Korea Utara dan Korea Selatan yang berswafoto bersama di podium medali di Paris menjadi viral di Korea Selatan minggu lalu, dipuji sebagai pertunjukan langka persatuan lintas batas.

Sebelumnya, Park Choong-kwon, seorang pembelot Korea Utara yang menjadi anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa pada Hari Senin mengklaim, Pyongyang dapat menyita semua ponsel pintar yang diberikan kepada atlet Olimpiade Korea Utara.

"Ada kemungkinan bahwa otoritas Korea Utara menyita semua ponsel mereka sebelum membuka kotaknya," kata Park dalam sebuah acara radio.

Sebelumnya, pada Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018, Korea Utara menolak menerima ponsel pintar Samsung setelah penyelenggara menawarkan untuk menyediakannya dengan syarat atlet Korea Utara mengembalikan ponsel tersebut sebelum berangkat.

Para ahli menyarankan Korea Selatan untuk mengambil pendekatan yang hati-hati guna menghindari terjadinya ketegangan dengan IOC, karena Olimpiade dimaksudkan untuk menyampaikan pesan perdamaian.

"Saya pikir sangat disesalkan bahwa pemerintah dan media mencoba membuat keributan tentang ponsel pintar. IOC mengikuti panduannya sendiri tentang cara menangani sanksi dan perselisihan tentang masalah politik. Mengajukan protes diplomatik dapat dianggap sebagai penghinaan besar bagi IOC," kata Hong Min, seorang peneliti senior di Institut Korea untuk Penyatuan Nasional.

"Kecuali jika delegasi Korea Utara menolak menerima ponsel pintar Samsung, IOC atau Panitia Penyelenggara Paris 2024 kemungkinan tidak akan meminta mereka untuk mengembalikan ponsel mereka sebelum mereka kembali ke negara asal." Park Won-gon, seorang profesor studi Korea Utara di Ewha Womans University, mengatakan bahwa atlet Olimpiade Korea Utara yang menerima ponsel Samsung tidak hanya melanggar sanksi PBB tetapi juga sanksi AS.

"Lebih masuk akal bagi AS untuk mengajukan pertanyaan, tetapi saya ragu karena itu bukan masalah besar. Tujuan sanksi adalah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir, dan berdampak buruk pada ekonomi Korea Utara, tetapi telepon pintar tidak selalu dikaitkan untuk melayani tujuan tersebut," katanya.

Park menambahkan, telepon pintar Samsung tidak mungkin berfungsi di jaringan Korea Utara.

"Pihak berwenang Korea Utara kemungkinan akan menyita telepon atlet untuk membatasi akses ke program berita luar negeri tentang Korea Utara dan mencegah mereka menyebarkan informasi luar," katanya.