KSP: Kebijakan Publik yang Tepat Bisa Sukseskan Pembangunan IKN

JAKARTA - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy N. Tuturoong menyebut bahwa kebijakan publik yang tepat dapat menyukseskan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mencontohkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang merangkul masyarakat sempat dalam pembangunan IKN merupakan salah satu kebijakan publik yang tepat.

"Para participatory government itu tujuannya untuk mendapatkan engagement untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan itu yang dilakukan, misalnya oleh Pak Alimudin ini bekerja sama dengan masyarakat setempat mendapatkan perspektif lokal. Itulah pendekatan modern dalam public policy," kata Wandy saat acara ASNFest 2024 bertajuk "ASN Muda di Ibu Kota Nusantara" yang digelar di Kompleks ANTARA Heritage Center (AHC), Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 3 Agustus.

Adapun, Alimudin yang dimaksudnya tersebut ialah Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN yang juga hadir pada acara tersebut.

Wandy menceritakan soal kebijakan publik dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Kita pernah punya pengalaman sangat berharga ketika menangani pandemi COVID-19. Semua orang pernah belajar public policy, tidak punya resep bagaimana menghadapi pandemi karena apa? Kita tidak pernah historical data tentang COVID-19 kebijakannya apa? Policy-nya apa?," ujar Wandy.

Ia mengatakan pada awal penanganan COVID-19 harus diakui pemerintah mengalami kegagapan. Namun, seiring proses yang berjalan, pemerintah pada akhirnya mampu menangani pandemi COVID-19.

"Di awal kita harus akui bahwa kita mengalami kegagapan, tetapi dari proses yang saya ikuti persis setiap seminggu bisa dua kali Presiden mimpin rapat. Jadi, dari situ kita memahami situasi berbasis data, lalu kemudian muncul pendekatan, pendekatannya apa, gas dan rem," ungkap Wandy.

Ia pun menyatakan dalam konteks pendekatan public policy tidak pernah terpikir terkait dengan pendekatan gas dan rem tersebut.

"Sebab pendekatan ini sama sekali bertolak belakang satu sama yang lain, kapan kita harus gas, kapan kita harus rem. Ini harus berbasis data yang sangat dinamis. Kalau kita rem, ekonomi mati tetapi itu harus dilakukan karena tingkat penularan COVID-19 itu sangat tinggi. Tetapi kalau kita gas sebaliknya yang terjadi ekonomi maju tingkat kematian meningkat," ucap Wandy.

Oleh karena itu, dalam konteks penanganan COVID-19, ia mengatakan bahwa kebijakan publik yang dibuat ialah berdasarkan data yang bersifat dinamis.

"Public policy seperti apa yg harus kita lakukan? Belum ada teorinya tetapi dengan pendekatan gas dan rem maka kita bisa membuat sebuah analogi kalau kita naik motor atau mobil kita tidak mungkin gas terus kita juga harus rem juga dan keputusan itu harus berbasis apa? Harus berbasis data dan data itu dinamis. Jadi, tantangan pembuatan public policy ke depan adalah datanya dinamis. Kita tidak bisa selalu mengandalkan data historis," tuturnya.

Sama halnya juga dengan pembangunan di IKN bahwa yang dibutuhkan adalah pendekatan modern dalam kebijakan publik, tidak hanya bicara soal data tetapi juga bicara soal perspektif.

"Jadi, kita tidak mengandalkan teori saja atau kita mengandalkan data yang sudah obsolete, tetapi kita mengandalkan dinamika dan imajinasi," ujar Wandy.