21 Orang Dicegah ke Luar Negeri di Kasus Suap Dana Hibah, Ada Swasta dan Anggota DPRD Jatim
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencegah 21 orang ke luar. Pencegahan dilaksanakan untuk enam bulan terkait dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan berpergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli.
Tessa mengatakan surat tersebut ditandatangani pada 26 Juli. “Larangan berpergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK,” tegasnya.
“Larangan berpergian ke luar negeri berlaku selama enam bulan ke depan,” sambung juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.
Adapun inisial pihak yang dicegah ke luar negeri yang dibacakan Tessa adalah sebagai berikut:
1. KUS yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
2. AI yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
3. AS yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
4. BW, swasta
5. JPP, swasta
6. HAS, swasta
7. SUK, swasta
8. AR, swasta
9. WK, swasta
10. AJ, swasta
11. MAS, swasta
12. FA yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Kabupaten Sampang
13. AA, swasta
14. AH, swasta
15. MAH yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
16. AYM, swasta
17. RWS, swasta
18. MF, swasta
19. AM, swasta
20. JJ yang merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Kabupaten Probolinggo
21. MM, swasta
Baca juga:
- Kremlin: Oposisi Venezuela Harus Terima Kekalahan dan Beri Selamat ke Maduro Pemenang Pemilu
- Taylor Swift ‘Terkejut’ Kasus Penikaman di Kelas Dansa yang Tewaskan 2 Anak di Southport Inggris
- Tiga Tersangka Kasus Korupsi Timah ‘Rp271 Triliun’ Bakal Disidang Besok
- Semakin Banyak Maskapai Batalkan Penerbangan Beirut di Tengah Waswas Serangan Balasan Israel
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 tersangka baru dalam dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengembangkan kasus yang menjerat eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak.
Adapun kasus suap dana hibah kelompok masyarakat diusut KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir Desember 2022. Saat itu, Sahat Tua Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim ikut diangkut ke gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia diduga menerima suap sebesar Rp5 miliar untuk mengurusi alokasi dana bagi kelompok masyarakat. Sahat saat itu jadi tersangka bersama tiga orang lainnya.
Akibat perbuatannya, Sahat divonis hukuman sembilan tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.