Infrastruktur Belum Siap jadi Alasan Jokowi Batal Ngantor di IKN, Kementerian PUPR Respons Begini
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Juli 2024 ini.
Hal tersebut dikarenakan belum siapnya infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih.
Merespons hal tersebut, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengaku, dirinya telah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono belum lama ini.
Imam menyebut, Basuki turut mengundang pihak dari energi dan telekomunikasi untuk kesiapan jaringan kelistrikan dan sebagainya di IKN.
"Kemarin, kebetulan saya ikut rapat di bawah pimpinan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita, mengundang pihak energi dan telekomunikasi. Salah satunya adalah kesiapan soal telekomunikasi seperti fiber optik. Dari mereka sudah siap, mereka mempertanyakan kalau dari sisi jaringan di kawasan sepenuhnya mereka mengikuti MUT," ujar Imam dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Kamis, 11 Juli.
Dia menjelaskan, Multi Utility Tunnel (MUT) merupakan saluran utilitas beragam yang telah disiapkan Kementerian PUPR di bawah tanah.
"Mereka masuk di dalam jaringan itu dan di dalam persil. Teman-teman di persil sudah kami minta juga jaminan untuk mereka menyiapkan supaya nanti kalau dari MUT ke SUT itu juga sudah jalan," katanya.
"Nah, kemudian mereka juga mengingatkan bagaimana jaringan di dalam bangunan. Di dalam bangunan, semua paket pembangunan itu di dalamnya sudah termasuk untuk jaringan telekomunikasi," sambungnya.
Akan tetapi, Imam tak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah Kementerian PUPR untuk ke depannya, yakni bagaimana menyiapkan SDM di dalam bangunan tersebut.
"Yang menjadi potensi dirancang ke depan adalah bagaimana menyiapkan teman-teman di bangunan ini. Kemudian, bisa menyiapkan istilahnya itu kalau ada perangkat tambahan, kemudian pembayarannya seperti apa. Ini, kan, kami masih merancang juga masa pemanfaatan nantinya. Nah, ini masih akan kami lakukan," sebutnya.
Sementara untuk kesiapan air bersih, Imam mengaku memang agak sedikit terlambat. Dia menyebut, saat ini air bersih sedang dalam tahap uji coba.
"Air minum ini sekarang sudah proses test and commissioning juga, meski masih tahap satu. Kami test and commissioning sampai tahap 3, yang mana tahap 3 itu selesainya kurang lebih 17 (Juli)," tuturnya.
Menurutnya, Kementerian PUPR sudah terus bertanya kepada pihak yang mengerjakan proyek air bersih tersebut.
Namun, kata Imam, pekerjaannya memang agak terganggu lantaran hujan terus-menerus di IKN.
"Dengan rencana (upacara) 17-an, kami minta ayo kapan air minum selesai, nih. Dari awal mereka mengatakan 18 (Juli) sebetulnya, itu paling bagus. Kemudian, kami mencoba tekan mohon maaf ini, kami tekan misalnya bisa enggak tanggal 10 bahkan 8 (Juli) waktu itu, ya. Dengan berat hati (mereka) mengatakan, ya, kami usahakan pak," jelas Imam.
"Ternyata, kan, dalam pelaksanaannya kemarin kalau kami lihat, ya, hujan hampir nggak berhenti lho di sana, terpaksa mundur. Sehingga, test commissioning (uji coba) pun mundur juga," tambahnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, Imam sendiri belum bisa memastikan kapan Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN.
Dia mengatakan, pihaknya selalu melaporkan progres air bersih.
"Untuk selanjutnya mungkin nanti Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) yang akan melapor ke Presiden. Tapi, yang jelas kesiapan kami air minum pada 17 (Juli). Kemudian, hunian di seminggu terakhir Juli. Selanjutnya, monggo nanti ke pak menteri kepada Presiden (Jokowi)," imbuhnya.