Korea Selatan Batalkan Rencana Penangguhan Izin Dokter yang Lakukan Aksi Mogok

JAKARTA - Otoritas Korea Selatan mengatakan pada Hari Senin, mereka membatalkan penangguhan izin dokter magang yang mogok, dengan menawarkan konsesi untuk mengakhiri aksi mogok selama berbulan-bulan yang dipicu oleh keputusan pemerintah untuk menambah jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran.

Ribuan dokter magang, yang meliputi dokter magang dan dokter residen, meluncurkan mogok kerja pada Bulan Februari, memaksa rumah sakit besar untuk mengurangi layanan non-darurat dan menolak pasien di ruang gawat darurat.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan penangguhan izin dokter yang mogok, baik mereka kembali bekerja atau tidak, melansir Reuters 8 Juli.

Menteri Cho mengatakan, keputusan untuk mencabut ancaman tindakan hukuman diperlukan karena mengakhiri kekurangan layanan medis saat ini "lebih mendesak".

Dua pertiga dari dokter residen dan dokter magang negara itu mogok kerja untuk memprotes rencana untuk menambah jumlah mahasiswa yang diterima di sekolah kedokteran setiap tahun sebanyak 2.000, dalam upaya untuk mengatasi apa yang dikatakan pemerintah sebagai kekurangan dokter.

Para dokter muda yang berunjuk rasa mengatakan pemerintah harus terlebih dahulu mengatasi masalah gaji dan kondisi kerja, sebelum mencoba menambah jumlah dokter.

Menteri Cho menambahkan, pemerintah akan membangun sistem medis yang "berkelanjutan" yang tidak bergantung pada pekerjaan berlebihan oleh dokter magang.

"Para dokter magang, jangan ragu lagi, dan beranikan diri untuk memutuskan. Pemerintah akan memastikan Anda, sumber daya berharga kami yang telah memilih perawatan medis penting bahkan dalam keadaan sulit, dapat fokus pada pelatihan tanpa khawatir," kata Menteri Cho dalam sebuah pengarahan.

Menteri Cho juga meminta para dokter magang untuk kembali dan bergabung dalam dialog untuk membahas kondisi kerja mereka serta kuota penerimaan perguruan tinggi kedokteran untuk tahun 2026 dan seterusnya.