Cuma Menteri Swedia yang Berani Mundur Imbas Kebocoran Data Pribadi dan Negara

JAKARTA - Kebocoran data pribadi dan negara jadi momok yang ditakutkan dunia. Swedia pernah merasakannya. Pemerintah dibuat kalang kabut dengan bocornya data yang dikelola server pemerintah. Hasilnya banyak identitas pribadi serta rahasia negara yang dapat diakses pihak luar.

Masalah itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang paling membahayakan warga Swedia. Rakyat terus mengecam. Empunya kuasa pun kehilangan muka. Sebagai bentuk tanggung jawab kegagalan pemerintah jaga data, dua menteri mengundurkan diri.

Ancaman kebobolan data pribadi dan negara tak main-main. Stabilitas nasional dapat terganggu. Rakyat jadi tak memiliki rasa aman dan rentan terkena kejahatan siber. Apalagi jika data yang bobol bersifat sensitif dan rahasia. Suatu negara dapat kehilangan muka.

Narasi itu tak jauh beda dengan peristiwa kebobolan data di Swedia yang baru mencuat pada 2017. Mulanya pemerintah Swedia mempercayakan urusan jaga data kepada perusahaan teknologi, IBM Swedia.

Belakangan Badan Transportasi Swedia mencoba ambil alih pengamanan data pada 2015. Tujuannya supaya mereka memiliki akses kepada data registrasi kendaraan dan SIM. Konon, penyebab utama pengalihan data karena anggaran perlindungan data yang kerap dipangkas.

Badan Transportasi Swedia lalu dengan ceroboh menggunakan tenaga dari teknisi luar negeri, dari Republik Czechia, Serbia, hingga Romania. Penggunaan teknisi dari luar membawa masalah. Empunya kuasa bak menyerahkan kunci kemanan negera kepada penyusup.

Badan Transportasi Swedia nyatanya tak saja memiliki akses terhadap data kendaraan dan SIM. Data-data lainnya ikut dikelola seperti informasi agen intelijen, transportasi, personel militer, polisi, hingga catatan kriminal.

Petaka muncul. Beberapa kali orang-orang dari luar Swedia --utamanya Republik Czechia dapat mengakses data rahasia tersebut. Data sensitif itu dapat diakses bukan dengan peretasan atau membobol sistem kemanan seperti di negara-negara lain.

Pembobolan data murni dari abai dan cerobohnya pemerintah dalam melindungi data dari teknisi asing. Keamanan nasional pun jadi terguncang. Rakyat Swedia ramai-ramai mengutuk pemerintah telah gagal total menjaga ‘harta’ nasional.

“Badan transportasi mengelola jutaan catatan dan data pribadi tentang infrastruktur pertahanan negara. Siapa pun yang memiliki SIM, dan pengendara yang membayar tol di Stockholm, begitu pula pilot, kondektur kereta api, dan pengendali lalu lintas udara.”

“Melalui informasi ini juga memungkinkan untuk melacak orang-orang dengan identitas yang dilindungi, kendaraan lapis baja, kendaraan yang hilang serta di mana dan kapan pengangkutan barang-barang berharga dan uang dijadwalkan,” ungkap Christina Anderson dalam tulisannya di laman The New York Times berjudul Swedish Government Scrambles to Contain Damage From Data Breach (2017).

Dua Menteri Mengundurkan Diri

Kecaman terhadap blundernya pemerintah menjaga keamanan data pribadi dan rahasia dipertanyaan. Perdana Menteri (PM) Swedia, Stefan Lofven coba pasang badan. Ia menganggap kebobolan data adalah masalah yang serius.

Masalah kebobolan data pun diyakininya sudah mengganggu dan membahayakan rakyat Swedia. Lofven pun bertindak tegas. Direktur Jenderal Badan Transportasi Swedia, Maria Agren dipecatnya. Agren dianggap pemerintah sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebocoran data.

Lofven menganggap Agren yang menggunakan teknisi luar telah ceroboh dan mengabaikan Undang-Undnag yang dirancang untuk melindungan keamanan dan privasi seputar data pribadi dan rahasia. Keputusan itu memunculkan tekanan kuat dari rakyat Swedia.

Rakyat Swedia ingin supaya pejabat sekaliber menteri turut bertanggung jawab kepada kebocoran data. Tuntutan itu berhasil. Dua orang menteri yang paling bertanggung jawab langsung mengundurkan diri. Satu, Menteri Dalam Negeri, Anders Ygeman dan Menteri Infrastruktur, Anna Johansson.

Pengunduran diri itu sebagai bentuk tanggung jawab karena gagal total menjaga data pribadi dan rahasia. Pengunduran diri itu menjadi bukti bahwa banyak pejabat pemerintahan yang tak mengetahui --kadang menganggap remeh cara menjaga keamanan data.

Pemerintah Swedia pun masih terus memeriksa kemungkinan pejabat negara lainnya yang abai. Rakyat Swedia pun sempat menyuarakan supaya Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist ikutan mundur. Sekalipun tak berhasil.

Peter dituduh abai dalam melaporkan kejadian pembobolan data dengan segera ke PM Swedia. Anggapan itu karena banyak pejabat negara sudah mendengarkan informasi pembobolan data sedari 2016. Namun, tiada yang memberi tahun PM Swedia, Lofven.

“Pemeriksaan tersebut menyusul perombakan kabinet minggu lalu di mana menteri dalam negeri Anders Ygeman dan menteri infrastruktur Anna Johansson mengundurkan diri setelah apa yang disebut oleh perdana menteri, Stefan Löfven, sebagai pelanggaran keamanan yang sangat serius,” ujar Jon Henley dalam tulisannya di laman The Guardian berjudul Sweden Scrambles to Tighten Data Security as Scandal Claims Two Ministers (2017).