Mendagri Minta 10 Provinsi/Kabupaten dan Kota yang Inflasinya di Atas 'Aman' Kerja Keras Lakukan Pengendalian

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya masih di atas rerata nasional agar mengevaluasi dan bekerja lebih keras dalam melakukan pengendalian.

10 daerah dengan inflasi tertinggi, di tingkat provinsi yaitu Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Tengah, Sumatera Barat, Gorontalo, Papua Barat, Bengkulu, Maluku, Riau, dan Kepulauan Riau.

Di tingkat kabupaten, yaitu Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Nabire, Pasaman Barat, Jayawijaya, Gorontalo, Kerinci, Dharmasraya, Mukomuko, dan Aceh Tengah.

Berikutnya di tingkat kota, yakni Kotamobagu, Ambon, Padangsidimpuan, Bukittinggi, Dumai, Sibolga, Batam, Ternate, Gunungsitoli, dan Padang.

Walaupun capaian inflasi nasional secara year on year pada bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen, menurut Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, masih ada sejumlah daerah itu berada di atas angka 'aman.'

"Bagi teman-teman yang di atas 2,51 persen, kami minta untuk tetap berusaha sekeras-kerasnya untuk mengadakan rapat internal kembali, kemudian dicek lagi harga-harganya yang mana yang masih tinggi," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Antara,  Selasa, 2 Juli.

Tomsi memandang perlu daerah mengevaluasi berbagai upaya pengendalian inflasi yang belum maksimal. Dikatakan pula bahwa berbagai strategi pengendalian sudah sering disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang sudah berlangsung hampir 2 tahun.

"Tentunya bapak/ibu sekalian sudah hafal di luar kepala, tinggal dicek betul pelaksanaannya di lapangan," katanya.

Upaya pengendalian di daerah ini, kata dia, penting karena bakal berdampak pada capaian inflasi nasional.

Oleh karena itu, Tomsi berharap daerah yang masih di atas rerata nasional dapat berubah lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional pada bulan berikutnya.

Terlebih, saat ini banyak daerah yang dipimpin oleh penjabat (pj.) kepala daerah sehingga lebih bisa konsentrasi dan bekerja lebih keras lantaran tak terpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Di lain sisi, Tomsi bersyukur karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 0,08 persen secara month to month (Juni 2024 terhadap Mei 2024).

Sementara itu, inflasi secara year on year pada bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen. Ini lebih rendah ketimbang inflasi secara year on year pada bulan Mei 2024 sebesar 2,84 persen.

Ia berpendapat bahwa angka ini terbilang baik meski inflasi Indonesia pernah sebesar 2,28 persen secara year on year pada bulan September 2023.

"Meski demikian, patut kita syukuri bahwa atas kebersamaan kita semua atas kerja keras kita semua angka ini dapat kita capai," ujar Tomsi.