Stafsus Bantah Isu Jokowi Rayu Parpol Dukung Kaesang Maju Pilkada 2024
JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie membantah kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama putranya Kaesang Pangarep kepada sejumlah partai politik (parpol) untuk diusung dalam Pilkada 2024.
"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada di mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai," kata Grace melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis 27 Juni, disitat Antara.
Grace mengatakan bahwa Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang.
"Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden," ujar Grace.
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.
Baca juga:
- KPK Bakal Telusuri Transaksi Mencurigakan Rp80 T Terkait Pemilu 2024 Temuan PPATK
- Minta TNI-Polri-BIN Petakan Potensi Konflik Pilkada, Menkopolhukam: Harus Sakti, Tahu Sebelum Kejadian
- Komisi III Ungkap 82 Anggota DPR RI Terlibat Judi Online Bakal Diproses MKD
- Wacana Pencabutan Larangan Militer Swasta AS Kirim Pasukan ke Ukraina, Biden Bakal Teken?
Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.
"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa 25 Juni.
Elva menjelaskan, pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.