Panglima TNI Minta Tak Perlu Khawatir Dwifungsi ABRI: Sekarang Multifungsi ABRI
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dwifungsi ABRI. Menurutnya, yang terjadi saat ini multifungsi ABRI, bukan lagi dwifungsi ABRI lagi seperti yang terjadi di era Orde Baru.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI merespons isu dwifungsi ABRI lantaran salah satu substansi revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang membuka peluang perwira menduduki sejumlah jabatan sipil.
"Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. Semuanya kita. Ada bencana kita di situ. Ya kan? Coba. Jadi jangan berpikir seperti itu lah. Kan demokrasi," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni.
Agus lantas memberi contoh bentuk multifungsi ABRI di Papua. Di mana, kata dia, TNI melakukan segala hal, mulai dari pelayanan kesehatan hingga memberi pendidikan.
"Sekarang di Papua. Yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian menyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi sekarang? Kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini," jelas Agus.
Baca juga:
- Tawa Megawati usai Hasto Diperiksa Polisi: Kamu Rasakan Seperti Saya Waktu Zaman Orba
- Montir di Malaysia Menang Judi Toto Rp36,6 Miliar Setelah Pasang 4 Nomor Pelat Mobil Bos Bertahun-tahun
- Demokrat Gugat UU DKJ, Anggap Sudah Tidak Relevan Walkot Diangkat Gubernur
- RDP Komisi IX DPR Sepakati BPJS Kesehatan, DJSN dan Kemenkes Bentuk Pokja Penerapan KRIS
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal sejarah dwifungsi ABRI di era Orde Baru yang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Hal ini disampaikan Hasto merespons salah satu substansi revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang membuka peluang perwira menduduki sejumlah jabatan sipil.
"Spirit dari PDI Perjuangan yang menjadi sikap rakernas didasarkan kepada seluruh ketetapan MPR di dalam pelaksanaan agenda reformasi, di mana dwifungsi ABRI saat itu karena di dalam praktik-praktik politik disalahgunakan," kata Hasto di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 1 Juni.