Ketika Kepala Otorita IKN Mundur, tapi Basuki Hadimuljono Malah Bilang Presiden Tak Perlu Kemping Lagi

JAKARTA – Pengumuman pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono beserta wakilnya, Dhony Rahajoe, Senin (3/6/2024) mengejutkan publik. Padahal, Presiden Joko Widodo berencana berkantor di IKN sebentar lagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang dan Jhony. Namun, Pratikno juga menjelaskan tidak ada penjelasan secara detail yang menjadi alasan keduanya kompak meletakkan jabatan.

Bambang dan Dhony dilantik Presiden Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN.

Sinyal Negatif bagi IKN

Pengunduran diri Bambang dan Dhony cukup membuat gaduh masyarakat. Pasalnya, proyek pembangunan IKN tengah dikebut dan agenda terdekatnya adalah menggelar upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Jokowi juga bahkan diharapkan bisa segera berkantor di Nusantara secepatnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama mengatakan pengunduran diri Bambang dan Dhony menjadi pukulan telak bagi Otorita IKN. Menurut Suryadi, keduanya memiliki peran krusial dalam Otorita IKN.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menerka-nerka terkait latar belakang mundurnya Bambang dan Dhony. Daniel menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN ketika membahas pengunduran diri keduanya.

Kini, kelanjutan megaproyek senilai ratusan triliun mengundang tanya. Meski dalam unggahan Instagram Jokowi memastikan proyek IKN tidak terpengaruh dengan pengunduran diri Bambang dan Dhony, sejumlah pengamat menyebut kabar ini sebagai pukulan telak.

Menurut ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pengunduran diri keduanya merupakan sinyal negatif untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Keberlanjutan proyek ini dipertanyakan. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik dan menjadi sinyal negatif bagi keberlanjutan proyek IKN, terutama di bawah pemerintahan baru,” kata Bhima.

Bhima menambahkan, situasi ini bakal menimbulkan keraguan di kalangan investor dalam dan luar negeri terhadap pendanaan proyek ibu kota baru.

“Ini menandakan adanya permasalahan yang mendorong Ketua Otorita IKN mundur. Entah karena tekanan atau karena mengetahui bahwa mereka sedang mengerjakan tugas yang mustahil,” ujarnya.

Pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk merelokasi 12.000 PNS gelombang pertama pada September ini. Namun, pengunduran diri tersebut terjadi di tengah kekurangan pendanaan swasta untuk mega proyek andalan Presiden Jokowi.

“Pengunduran ini akan membuat masyarakat mempertanyakan proyek tersebut,” jelas Arya Fernandes, analis Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia.

“Pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan investor bahwa tidak ada masalah,” kata Arya melanjutkan.

Progres Proyek IKN

Sejak September 2023, Otorita IKN telah melakukan lima tahap ground breaking proyek pengembangan IKN di Kalimantan Timur. Menurut Bambang Susantono, total investasi yang diterima mencapai Rp49,6 triliun.

“Sudah ada 32 lembaga yang melakukan peletakan batu pertama di IKN,” kata Bambang pada 13 Maret 2024, dilansir Antara.

Pemerintah Indonesia membutuhkan setidaknya Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru. Sekitar 19-20 persen dari anggaran ini akan dialokasikan dari APBN, sementara 80 persen sisanya diperkirakan bersumber dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan investasi langsung.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan prioritas kepada investor domestik, sedangkan investor asing akan diberikan proyek high-tech seperti sektor transportasi.

Meski Otorita IKN baru saja mengalami peralihan, pemerintah memastikan ground breaking tahap keenam tetap berjalan. Presiden Jokowi diketahui telah terbang ke Kalimantan Timur untuk melakukan peletakan batu pertama sejumlah fasilitas pada 3 sampai 5 Juni 2024. Ia juga sudah tidak lagi bermalam di area camping, melainkan di rumah menteri.

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.

"Nanti Presiden mau ke IKN, jadi nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukkan bahwa ini sudah siap," kata Basuki.