OJK: Sosialisasi dan Edukasi yang Memadai jadi Kunci Tingkatkan Partisipasi Perempuan di Pasar Modal
JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyatakan bahwa sosialisasi, edukasi, dan aksesibilitas informasi yang memadai kepada perempuan merupakan kunci dalam meningkatkan partisipasi di pasar modal.
“Peran seorang perempuan dalam sebuah keluarga, baik sebagai istri maupun seorang ibu, sangatlah penting dan vital untuk menjaga aset dan mengelola keuangan keluarganya,” ujar Inarno Djajadi dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 29 Mei.
Ia pun mengimbau masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk tetap waspada terhadap penipuan berkedok investasi.
Menurutnya, aksi kejahatan tersebut banyak memakan korban karena kurangnya pengetahuan mengenai produk investasi yang ditawarkan.
“Satu kesamaan yang melatarbelakangi semua kejadian penipuan investasi ini, adalah keinginan para korban untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat dan dengan upaya seminimal mungkin,” kata Inarno.
Selain kepada kaum perempuan, ia juga meminta generasi muda untuk mewaspadai ancaman penipuan investasi, mengingat jumlah investor dari kalangan milenial dan gen Z terus meningkat.
Ia mengatakan bahwa jumlah investor berusia di bawah 30 tahun mencapai 55,98 persen, sehingga diperlukan pemahaman anak muda, khususnya mahasiswa, terkait manfaat dan risiko dari berbagai produk investasi di pasar modal agar tidak mudah tergiur oleh penipuan berkedok investasi.
Baca juga:
“Kami mengajak seluruh civitas academica, bersama-sama mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk bidang Pasar Modal, serta meningkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa memahami dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasinya,” ucap Inarno.
Pihaknya pun berupaya untuk terus memperkuat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar masing-masing dapat mencapai 50 persen dan 90 persen pada 2024 sesuai target pemerintah.