Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Anggaran Jangan Diecer-ecer, Tentukan Skala Proritas yang Jelas
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada kepala daerah agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.
"Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Jokowi dikutip dari ANTARA, Senin, 6 Mei.
Dia juga meminta kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil.
"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," ujarnya.
Masih kata Jokowi, penyusunan program-program RKP harus sejalan antara agenda pemerintah pusat dan daerah.
Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.
Baca juga:
Terakhir, Jokowi berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas.
"Anggaran untuk stunting untuk puskesmas, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," pungkas Jokowi.