Selter Tambahan Evakuasi Tsunami Bakal Dibangun di Sumbar, BNPB Koordinasi Pemda
SUMBAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan siap membantu Pemerintah Provisi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) untuk membangun selter guna mengantisipasi apabila terjadi tsunami.
"Selter ini masih kurang, BNPB akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Bila anggaran pemerintah daerah terbatas, maka pemerintah pusat akan membangun selter tambahan," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang dipusatkan di Kota Padang, Jumat 26 April, disitat Antara.
Menurutnya, jumlah selter di Provinsi Sumbar masih kurang, mengingat Ranah Minang termasuk daerah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya.
Ia mengatakan keberadaan selter tergolong penting dan krusial di Provinsi Sumbar. Selain dilalui Sesar Sumatera, kata dia, juga terdapat Sesar Mentawai yang diprediksi dapat memicu gempa berkekuatan magnitudo hingga 8,9 dan berpotensi tsunami di wilayah itu.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan setelah mengunjungi beberapa daerah di Ranah Minang, terungkap jumlah selter masih kurang.
"Kita minta agar ini diprogram (selter) melalui BNPB untuk penambahan selter di Sumbar," ujar Menko Muhadjir Effendy.
Baca juga:
- Polisi Sebut Galih Loss Belum Dapat Endorse dari Konten yang Berunsur Penistaan
- DPRD Cecar Pemprov DKI Setengah Hati Minta Kelola Wisma Atlet ke Pusat
- Pengungkapan Kasus Tiktoker Galih Loss Berawal dari Patroli Siber
- Banding Ditolak, Hukuman 3 Eks Pejabat Dinas ESDM NTB di Kasus Korupsi Pasir Besi PT AMG Diperberat
Menko Muhadjir mengaku juga terkejut proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa bumi pada 2009 di Provinsi Sumbar belum sepenuhnya selesai. Sebagai contoh masih ditemukan gedung di salah satu perguruan tinggi swasta yang rusak akibat gempa bumi dan terbengkalai, namun sudah tidak lagi digunakan karena rawan roboh.
Artinya, lanjut dia, proses penanganan pascagempa (rekonstruksi) belum sepenuhnya dilakukan. Menko PMK juga menilai langkah pencegahan bencana juga belum maksimal.
"Saya mohon ada langkah konkrit dan cepat dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menindaklanjutinya," harap Menko Muhadjir Effendy.