Sumbar Tunggu Kebijakan BNPB Terkait Rehabilitasi Pascagempa Pasaman
Gubernur Sumbar, Mahyeldi/Foto: Antara

Bagikan:

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Pasaman dan Pasaman Barat.

"Kami masih menunggu perkembangan dari BNPB untuk memastikan kewenangan Pemprov apakah merehab sedang atau ringan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Selasa 7 Juni.

Ia mengatakan kendala dalam penanganan rehab-rekon masih karena data yang tak kunjung tuntas dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

"Saya malahan sudah telpon langsung kedua bupatinya, mereka menyatakan akan menyelesaikannya dengan cepat," katanya dikutip Antara.

Menurutnya, Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan BNPB. Terakhir komunikasi dengan BNPB saat kegiatan di Kota Bukittinggi.

"Saya sudah minta langsung kedua bupati untuk koordinasi dengan BNPB. Sudah ada rapat-rapat, untuk pastikan data," katanya.

Menjelang ada keputusan dari BNPB, masyarakat masih tinggal di huntara. "Maka diminta relawan-relawan untuk membantu huntara. Bisa dimanfaatkan bekas runtuhan," katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Jumaidi menegaskan saat ini proses terus berjalan. Tim BNPB sudah ikut turun ke Pasaman dan Pasaman Barat untuk melakukan pendataan.

"Kami tetap koordinasi, tapi keputusan siapa yang akan melakukan rehab-rekon belum diputuskan. Seperti apa pembagian tugasnya juga belum ada,"ujarnya.

Disebutkannya, solusi yang bisa diambil saat ini adalah dengan memfokuskan semua dana bantuan yang masuk dari berbagai donatur untuk pembangunan huntara bagi pengungsi. Koordinasinya berada di pemerintah kabupaten yang berhubungan langsung dengan korban bencana.

"Huntara yang dibangun dari bantuan donatur itu sudah cukup banyak. Namun kita belum punya data soal itu karena sebagian donatur langsung membangunkan huntara sehingga tidak terdata," katanya.

Diketahui, beberapa lembaga berinisiatif membantu pembangunan huntara bagi korban gempa diantaranya Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar dan partai politik.

Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar meminta dukungan dari masyarakat dan donatur lainnya untuk membantu pembangunan huntara tersebut.

Ia menyebutkan saat ini PMI Sumbar sudah bekerjasama dengan PT Semen Padang dan Dompet Dhuafa Singgalang dalam upaya pembangunan huntara.