Korupsi PT Timah Berlangsung Sejak lama, Anggota Komisi VI Pertanyakan Peran Direksi dan Komisaris
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino mempertanyakan peran direksi dan komisaris PT Timah Tbk (TINS) dalam kasus korupsi tata niaga Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan melibatkan 17 tersangka.
Ia menyebut, kasus dugaan korupsi seharusnya diendus terlebih dahulu oleh direksi dan komisaris perseroan, namun pada kenyataannya ditemukan oleh Kejagung.
"Kita tahu seharusnya kasus timah berangkat dari temuan direksi atau komisaris. Tapi yang muncul Kejagung yang melakukan penelitian," ujar Harris dalam RDP dengan PT Timah yang dikutip Rabu 3 April.
Ketika pemberitaan terkait kasus ini mulai ramai, ia juga menyoroti respson direksi yang justru hanya memberikan pernyataan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyatakan tidak ada keterlibatan direksi dalam kasus ini. Ia menduga ada aksi pembiaran yang dilakukan oleh internal perusahaan.
"Ketika mulai penelitian ramai, kemudian yang menarik jawaban bapak ke bursa efek, dikatakan secara resmi bahwa tidak ada keterlibatan korporasi, tidak ada keterlibatan direksi, artinya pembiaran ini pak! Buktinya direksi masuk (sebagai tersangka) nih. Ini sangat mengerikan," lanjut Harris.
Selain menyoroti peran direksi dan komisaris, ia juga mempertanyakan ekspor logam timah pada semester I yang hanya mencapai 8307, padahal TINS memegang IUP sebesar 472.000 hektar.
"Smelter lain di bawah 1.000 hektare tapi ekspor tins semester 1 2023, hanya 8307 ton. Sementara gabungan smelter swasta 23.470 ton. Ini ajaib sekali angka ini. Artinya ini penerimaan negara turun dan kerusakan lingkungan tak terhindari. Ini lah Kejagung ikut buka," cecar Harris.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi VI berinisiatif membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp271 triliun ini.
Ia juga meminta kerja sama dari direksi untuk membongkar semua kebobrokan yang ada dalam tubuh PT Timah.
"Kita sepakat untuk dalami lebih lanjut, di mana sebenarnya manajemen perusahaan dari 2015-2023.sak deg sak nyet, tapi tak ada inisiatif sama sekali. Jangan-jangan memang manajemen ada ketakutan membongkar. Di rapat panja bongkar semuanya pak!" pungkas Harris.