Kementerian PUPR Selesaikan 13 PSN Selama 2023, Ini Rinciannya
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, pihaknya telah menyelesaikan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 2023 untuk memperkuat infrastruktur nasional.
"Tahun 2023, sebanyak 13 PSN telah selesai. Ini enam (6) proyek bendungan, empat (4) proyek jalan tol, satu (1) proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), satu (1) proyek rumah susun (rusun) dan satu (1) unit proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 April.
Basuki mengatakan, enam (6) proyek bendungan tersebut meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur) dan Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara).
Kemudian, untuk proyek jalan tol yang telah selesai pada 2023 adalah Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jalan Tol Serpong-Cinere dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.
Selanjutnya, ada proyek SPAM, rusun dan BSPS yang sudah rampung pengerjaannya, yakni SPAM Semarang Barat, Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma serta BSPS untuk mendukung Asean Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo.
Basuki mengatakan, selama 2023 pihaknya juga menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah terdampak, seperti di Sigi, Tondo, serta Talise, Sulawesi Tengah, dan Cianjur, Jawa Barat, dengan total anggaran mencapai Rp3,25 triliun.
Baca juga:
Selain itu, Kementerian PUPR telah menangani 2.873 kilometer (km) jalan dan 2,7 km jembatan dengan total biaya sebesar Rp14,6 triliun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Menurut Basuki, upaya tersebut bertujuan untuk menangani jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan konektivitas jalan daerah dengan jalan nasional dan jalan tol, membuka akses suatu wilayah dari isolasi serta mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Inpres ini nanti kami lanjutkan pada 2024, sekarang sedang dalam penelaahan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," katanya.