DK PBB Sepakati Resolusi Gencatan Senjata di Gaza: AS Abstain, Israel Kritik Gagal Veto, Hamas Sambut Baik

JAKARTA - Dewan Keamanan PBB berhasil menyepakati resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, Palestina, keputusan yang ditanggapi disambut baik Hamas namun tidak dengan Israel, dengan Amerika Serikat memutuskan abstain saat pemungutan suara.

Resolusi 2728 diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Aljazair, Ekuador, Guyana Jepang, Korea Selatan, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss), menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama Bulan Ramadan. Ini mendapat dukungan dari 14 negara, dengan Negeri Paman Sam memilih abstain.

"Rakyat Palestina sangat menderita. Pertumpahan darah ini sudah berlangsung terlalu lama. Merupakan kewajiban kita untuk mengakhiri pertumpahan darah ini, sebelum terlambat," kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara, melansir Reuters 26 Maret.

Resolusi ini disepakati setelah dewan sebelumnya gagal menyepakati tiga rancangan resolusi sebelumnya lantaran veto oleh negara anggota tetap dewan.

"Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan," tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di media sosial.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kegagalan Amerika memveto resolusi tersebut, merupakan "kemunduran yang jelas" dari posisi sebelumnya dan akan merugikan upaya perang Israel serta pembebasan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

"Suara kami tidak demikian, dan saya ulangi bahwa hal itu tidak mewakili perubahan dalam kebijakan kami," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan.

"Tidak ada yang berubah mengenai kebijakan kami. Tidak ada," tandasnya.

Sementara itu, Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Amerika sepenuhnya mendukung "beberapa tujuan penting dalam resolusi tidak mengikat ini," namun menambahkan Washington tidak setuju dengan semua isi resolusi tersebut, yang juga tidak mengutuk Hamas.

"Kami yakin penting bagi dewan untuk bersuara dan menjelaskan bahwa gencatan senjata harus dilakukan dengan pembebasan semua sandera,"kata Thomas-Greenfield kepada dewan.

"Gencatan senjata bisa segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama, jadi kita harus memberikan tekanan pada Hamas untuk melakukan hal itu," tandasnya.

Kementerian Kesehatan di Gaza pada Hari Senin mengumumkan, sedikitnya 32.333 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak konflik pecah pada 7 Oktober. Pernyataan kementerian itu juga mengatakan, sekitar 74.694 warga Palestina lainnya telah terluka akibat serangan tersebut.

"Pembantaian Hamas-lah yang memulai perang ini," kata Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan.

"Resolusi yang baru saja diputuskan membuat seolah-olah perang dimulai dengan sendirinya. Israel tidak memulai perang ini, dan Israel juga tidak menginginkan perang ini," tandasnya.

Terpisah, Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan resolusi Dewan Keamanan adalah hukum internasional, "sehingga resolusi tersebut mengikat seperti halnya hukum internasional."

Namun, jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, kecil kemungkinan Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Resolusi tersebut juga "menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan menegaskan kembali tuntutannya untuk menghilangkan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar."

Adapun kelompok Hamas menyambut baik resolusi tersebut, yang juga menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh sandera yang disandera oleh kelompok militan tersebut dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel selatan, menyatakan mereka siap untuk terlibat dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Diketahui, AS telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza sebelumnya. Mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan tersebut untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.

Rusia dan Tiongkok juga telah memveto dua rancangan resolusi AS mengenai konflik tersebut pada Bulan Oktober dan pada Hari Jumat.

"Ini pasti menjadi titik balik," kata utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara pada Hari Senin.

"Ini harus menyelamatkan nyawa di lapangan," harapnya.