Menko PMK Jamin Ketersediaan Pangan Jelang Lebaran Masih Aman
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjamin ketersediaan pangan menjelang Idulfitri 1445 H/2024 M masih aman.
"Tadi dari Kementerian Perdagangan sudah melaporkan, Insya Allah siap, tidak ada masalah," katanya dilansir ANTARA, Senin, 18 Maret.
Meskipun terdapat kenaikan harga, Menko Muhadjir mengatakan kenaikan harga tersebut masih relatif wajar.
"Memang ada kenaikan. Itu dari beras, cabai, telur, dan daging ayam. Tetapi, kenaikannya ini relatif wajar, artinya tidak sampai melonjak," katanya.
Terkhusus beras, Muhadjir mengatakan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengadakan operasi pasar guna memfasilitasi masyarakat untuk dapat membeli bahan pangan yang terjangkau.
"Sekarang juga sudah mulai operasi, mudah-mudahan seandainya ada kenaikan juga tidak terlalu mengganggu keceriaan Lebaran kita," katanya.
Baca juga:
- Tandingi Koalisi Perubahan, PAN Sebut Koalisi Prabowo Juga Bakal Bersama di Pilkada DKI 2024
- Puncak Arus Mudik Diperkirakan Terjadi pada 5-7 April
- Pemerintah dan DPR Sepakati Gubernur Jakarta Menjabat Selama 5 Tahun di RUU DKJ
- Tiga Kali Dukung Prabowo Jadi Capres, PAN Berharap Dapat Kursi Lebih di Kabinet
Secara terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah akan mengimpor 22.500 ton beras dari Kamboja.
Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idulfitri 1445 H, selain mengandalkan produksi dalam negeri.
“Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton),” katanya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Arief, Bapanas sedang mempersiapkan panen raya padi pada Maret-April 2024 untuk menyokong ketersediaan stok beras.
Arief pun meyakini pemerintah akan mampu mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat menjelang Lebaran, termasuk dengan memberikan bantuan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).