Mimpi Jokowi Wujudkan IKN, Dibayangi Pesimisnya Investor Asing?

JAKARTA _ Presiden Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mantan Komandan Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus ini lagi-lagi dipercaya untuk mengamankan pembangunan IKN di Kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini adalah penugasan kesekian kalinya pada luhut.

Politisi dari golkar dan berasal dari Sumatera Utara ini mendapat tugas pokok sebagai Menko Marves dari Jokowi. Dalam kesempatannya, Luhut mengaku di forum DPR telah mendapatkan 27 penugasan khusus dari mantan Wali Kota Solo. Rincian tugas khusus yang diterima Luhut dari Jokowi antara lain, penanganan pandemi Covid, dukungan Presidency G20, soal emisi karbon, soal tol laut, kereta Cepat Bandung, hingga penugasan mengatasi masalah minyak goreng. Kini soal percepatan pembangunan IKN.

Penugasan terakhir untuk Luhut Binsar Panjaitan tertuang dalam Kepres Nomor 14 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Penunjukan presiden ini menyusul sejumlah kritik dan keluhan investor yang mengaku kesulitan mendapatkan tanah di IKN. Selain persoalan regulasi dan konflik agraria, juga ada persoalan tanah belum sepenuhnya bebas atau clean and clear.

Dari banyaknya tugas khusus yang diberikan Jokowi, menegaskan sosok Luhut Binsar Panjaitan merupakan orang yang paling dipercaya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Tak salah jika beredar julukan kepada Luhut sebagai the real president in Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan penunjukan Menko Marves, Luhut Binsar, menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN atau tim task force khusus untuk mensinergikan dan mempercepat pembangunan IKN.

"Ia akan mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga yang terkait, sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien,” kata Bambang dalam siaran pers.

Tugas Satgas disebutkan melakukan inventarisasi, identifikasi permasalahan dan menentukan langkah-langkah strategis atau terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN. Selain itu Satgas juga memiliki fungsi meningkatkan sinergi dan pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga untuk mempercepat pembangunan di IKN. Serta memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Kembali ke Luhut Binsar Panjaitan, sosok ini lagi-lagi dinilai Jokowi mempu mengambil langkah taktis dan tepat guna mewujudkan proyek IKN yang sudah disuarakan sejak 2022. Namun pada kenyataannya melihat perkembangan proses pembangunan IKN belum ada menggembirakan.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, berada di tanah seluas 252.660 hektar dengan anggaran Rp 466 triliun. Di mana 20 persen akan dibiayai oleh anggaran APBN atau sekitar Rp 89 triliun. Sedang sianya 80 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta Rp 253 triliun serta BUMN dan BUMD Rp 123 triliun. Jadi porsi terbesar pembangunan IKN mengandalkan investasi swasta. Namun realisasinya hingga November 2023 baru mencapai Rp 35 T dari target Rp 253 T.

Berdasarkan yang direncanakan pada tahap awal akan dibangun infrastruktur dasar, seperti kantor kepresidenan, komplek MPR/DPR RI kantor instansi pemerintahan dan sarana jalan penghubung. Tak lupa utilitas sarana dasar dan rencana pemindahan 500 ribu pegawai PNS, proyek ini jadi tanggungan oleh APBN.

Ditampar Kenyataan

Sejak diumumkan hingga saat ini, proyek IKN itu sudah menelan biaya sebesar Rp 60 T dengan pembangunan fisik infrastruktur mencapai 74 persen. Pembangunan fisik itu berupa rumah para menteri, gedung kementerian, istana kepresidenan, jalan penghubung dan gedung pekerja. Sayangnya sampai saat ini belum ada satu pun investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Hal ini mungkin membuat Jokowi merasa ditampar oleh kenyataan dengan keras.

Usai kegiatan pertemuan APEC Ceo Summit, di California, AS, Jokowi kepada wartawan mengakui hingga saat belum ada investor luar yang masuk IKN. Namun ia meyakini jika investor dalam negeri mulai ramai masuk, maka nanti investor luar negeri akan tertarik. "Lihat saja pasti akan masuk " kata Jokowi kala itu optimis.

Sesuai RPJMN 2020-2024 pembiayaannya IKN akan menggunakan berbagai skema antara lain melalui APBN murni, Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), skema dana hibah internasional, dan skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi. Namun yang baru tertarik dan berinvestasi baru segelintir pengusaha lokal. Bambang Susantono mengaku sudah ada 300 yang mengajukan Letter of Intent, namun yang telah merealisasikan komitmen investasinya hanya beberapa insvestor lokal, yang dsebut sebagai investor pelopor.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono, menyebut total investor pelopor yang masuk ke IKN sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp 41 triliun. Investor itu antara lain, Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulauintan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart

Genjotan Promo Tarik Investor

Untuk menggerakan IKN, Presiden tak hanya mengambil langkah menunjuk Luhut sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN. Presiden juga melakukan berbagai aksi seperti menyempurnakan UU 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Juga menerbitkan sejumlah aturan turunannya seperti PP 12/2023 tentang insentif akan lebih memudahkan investasi. Di mana aturan ini dinilai sejumlah pihak bisa mendorong investasi di IKN.Dan sedang menggodok Rancangan PP lainnya dan rancangan Perpres lainnya, yang diharapkan bisa mengerek investasi di IKN.

Waketum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjora menilai pemberlakuan PP 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara menjadi angin segar bagi calon investor. Sarman memandang, kini sudah ada aturan teknis, sehingga investasi disana sudah ada jaminan-jaminan pada calon investor. Sebagai misalnya disebutkan HGU/jaminan lahan sampai 95 tahun. Juga ada pembebasan bea masuk sampai dengan 2035, PPN tidak ditarik hingga 2035.

Hal ini sudah menggambarkan daya tarik dan mendorong investasi. Posisi ini menjadi jaminan lebih. "Ini kota baru butuh jaminan, pemerintah baru juga harus berikan garansi bahwa pembangunan IKN akan berlanjut. Ini, kata dia, Pesan yang sangat kuat. Paling penting, kepastian yang dipegang. Bagaimana PP bisa sosialisasikan, dan dibuat aturan turunannya, minta cepat direalisasikan. Menurutnya masalah keberlanjutan sudah dijamin, sehingga bisa kuat menarik investasi. Terutama investasi lokal.

"Saat ini masih turunan PP tersebut, segera turunan ini direalisasikan agar para investor bisa segera masuk," kata Sarman kepada VOI.

Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengaku masih pesimistis dengan upaya-upaya tersebut. Menurutnya jika menggunakan kalkulasi komersial murni, tidak akan banyak investor yang akan berani masuk ke IKN.

"Kehadiran PP No. 12/2023 yang kemudian diperkuat revisi UU IKN, menurut saya tetap tidak akan banyak mengubah situasi, bahkan menjadi bukti betapa tidak prospektifnya investasi di IKN sehingga pemerintah harus mengobral sedemikian banyak kemudahan investasi melalui UU No. 21/2023. Terlalu berlebihan," tuturnya.