Pesan Ryamizard soal Pengelolaan Alusista kepada Prabowo
JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto untuk tak ketergantungan membeli alat sistem utama senjata (alutsista) secara impor.
Ryamizard mengklaim bahwa sejak menjabat sejak tahun 2014 hingga 2019, dirinya terus mengutamakan pengadaan anggaran pembelian alutsista yang diproduksi di dalam negeri.
"Saya dari dulu memang begitu (memprioritaskan produksi dalam negeri)," ucap Ryamizard saat ditemui di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 November.
Jenderal TNI purnawirawan tersebut mendukung titah Jokowi kepada menterinya, yakni mengelolaan anggaran alutsista tanpa mementingkan proyek. Menurutnya, anggaran alutsista bisa ditekan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjaga ketahanan nasional.
"Yang penting orangnya, the man behind gun. Yang penting hebat-hebat orangnya," ungkap dia.
Sebagai informasi, Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk mengadakan rapat terbatas soal pengelolaan anggaran pengadaan alutsista pada Jumat, 22 November.
Melansir ANTARA, Jokowi meminta menterinya untuk menyusun road map-nya pengembangan industri alat utama sistem persenjataan dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan jelas. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak melulu impor alusista dari luar negeri.
Jokowi juga meminta Prabowo mengakhiri belanja anggaran pertahanan yang hanya berorientasi untuk proyek semata.
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah, stop yang seperti itu," ucap mantan Gubernur DKI tersebut.
Menanggapi arahan Jokowi, Prabowo berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan termasuk dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
"Ya, kita akan 'review' semua, akan lihat. beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," ujar Prabowo.
Sebagai catatan, kementerian Pertahanan tercatat menjadi institusi yang anggarannya paling besar di tahun 2020. Berdasarkan dokumen Bappenas, Kemenhan mendapatkan pagu anggaran di 2020 sebesar Rp126,8 triliun, nilai ini naik Rp109,6 triliun dari proyek realisasi tahun sebelumnya.
Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan digadang-gadang dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta perawatannya. Sedangkan lainnya dipakai untuk biaya operasional hingga sarana-prasarana di area-area remote, seperti di pangkalan militer Sorong, Papua.