PDIP Tunggu Respons Jokowi Soal Intimidasi Politik di Pilpres 2024
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banyaknya intimidasi selama masa kampanye Pilpres 2024. Terbaru, partai berlambang banteng ini mengaku diminta oknum yang diduga Paspampres melepas bendera di Wonosari, Gunungkidul.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut upaya paksa itu terjadi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi wilayah tersebut.
"Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait upaya-upaya berndera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi kali ini. Sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari.
Hasto menyayangkan adanya upaya paksa itu. Sebab, kejadian serupa pernah dialami partai lain yang bukan pengusung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Lagipula, ia merasa tak ada hak bagi oknum aparat untuk memaksa pencopotan bendera. Sebab, PDIP maupun PPP, Hanura, dan Perindo sekalipun adalah partai resmi peserta Pemilu 2024.
"Ini kan masa kampanye. Masa kampaye itu seharunsya otoritas tertinggi itu memberikan suatu keteladanan," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung kekerasan terhadap relawan di Sleman, Yogyakarta. Katanya, kejadian yang menewaskan warga bernama Muhandi Mawanto itu seakan menguatkan banyaknya intimidasi di tengah kontestasi politik.
“Dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Muhandi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan terbaik baik bagi Indonesia dengan mendukung Pak Jokowi,” ungkap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut.
“Lalu apa yang terjadi di Boyolali Jawa Tengah 30 Desember. Inipun tidak ada sikap dari istana," imbuhnya.
Baca juga:
Sehingga, Hasto menyindir sikap Presiden Jokowi yang seakan berpihak dengan pasangan Prabowo-Gibran. "Kami paham yang namanya anak itu memang sesuatu ada emotional bonding,” ujarnya.
“Tapi bukankah komitmen terhadap bangsa dan negera itu jauh lebih besar daripada lainnya? Bukankah itu suatu sumpah yang harus ditunjukan oleh Bapak Jokowi," pungkas Hasto.