Hasto Singgung Pengadaan Alutsista Era Prabowo Lewat PT TMI Jelang Debat Pilpres Bertema Pertahanan
JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Salah satunya terkait dugaan pengadaan alutsista harus melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diisi kolega Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Hal ini disampaikan Hasto saat bicara kesiapan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadapi debat bertema pertahanan pada Minggu, 7 Januari. Awalnya, dia memastikan Ganjar-Mahfud MD mengedepankan aspek geografis dalam pertahanan Indonesia jika memenangkan Pilpres 2024.
“Sehingga kita punya laut sebagai masa depan. Itu yang akan disampaikan (dalam debat, red),” kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari.
Kondisi ini kemudian disebut berbeda dengan Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menhan. “Untuk pengadaan alutsista pun itu habis untuk suatu PT Teknologi Militer Indonesia yang berisi sahabat-sahabat dekatnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung langkah Prabowo yang hobi belanja alutsista hingga pinjaman ke luar negeri membengkak ratusan triliun rupiah. Padahal, di sisi lain rakyat butuh bantuan untuk menghadapi kenaikan harga pokok.
“Pak Prabowo justru malah menambah utang luar negeri sebesar Rp386 triliun untuk beli alutsista bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan suatu loncatan kemajuan dengan percaya pada kemampuan sendiri,” ungkapnya.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan jadwal debat Pilpres 2024. Kegiatan ini akan digelar lima kali dan akan berlangsung di Jakarta.
Pada debat perdana yang digelar Selasa, 12 Desember lalu temanya adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Para capres telah menjelaskan visi misi mereka.
Berikutnya, debat kedua dilaksanakan 22 Desember dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN. Kegiatan ini diikuti oleh para calon wakil presiden (cawapres).
Pada debat ketiga, KPU menentukan temanya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Kegiatan ini bakal dilaksanakan pada 7 Januari.
Debat keempat dilaksanakan pada 21 Januari 2024, mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Terakhir, debat dilaksanakan pada 4 Februari 2024 dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.