Pemerintah Pastikan Pinjaman Utang Bakal Digunakan untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.
Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Dian Lestari menyampaikan pihaknya memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), sehingga dapat berjalan dengan optimal.
Adapun, posisi utang pemerintah hingga 30 November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun. Adapun utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun atau 88,61 persen dari total utang dan Pinjaman sebesar Rp916,03 triliun atau 11,39 persen dari total utang.
Disisi lain, khusus utang melalui Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral sebesar Rp 540,02 triliun disusul pinjaman bilateral sekitar Rp 268,57 triliun.
Dian menyampaikan bahwa pinjaman tersebut diperlukan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, sekaligus membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung
“Pemerintah terus berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman dapat terlaksana secara optimal, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal,” tutur Dian dalam keterangan tertulisnya, Minggu 31 Desember.
Menurut Dian sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Diantaranya, pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta.
Lalu, proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pengembangan UIN Sunan Ampel. Juga proyek-proyek untuk fasilitas kesehatan, seperti pembangunan RS Universitas Indonesia, RSAU Sutomo Pontianak, dan RSPAL Ramelan.
Selain itu, Pengembangan fasilitas kelistrikan seperti PLTPB Ulubelu dan PLTA Asahan III, program pengembangan pertanian dan pedesaan Read Programme, dan fasilitas air bersih masyarakat melalui Pamsimas II.
Menurut Dian, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah.
"Sebagai contoh, pembangunan jalan tol itu dapat memperkuat konektivitas antar daerah sehingga akan mempercepat jalur distribusi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya," jelasnya.
Kemudian menurutnya, salah satu manfaat dari pembangunan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya didukung dengan teknologi terkini, sehingga dapat diperoleh transfer teknologi bagi industri dalam negeri.
"Pertimbangan dalam pemanfaatan pinjaman untuk membiayai proyek/kegiatan adalah cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan 'sharing experience' yang dimiliki oleh lender," pungkasnya.