TPN Tepis Kampanye Hitam Isu Ganjar-Mahfud Tak Lanjutkan Bansos, Tegaskan Program KTP Sakti
JAKARTA - Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan, isu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tidak melanjutkan program bantuan sosial (bansos) adalah tidak benar.
"Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di akar rumput, yang menyatakan bahwa sekiranya Ganjar-Mahfud terpilih maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar," kata dia, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 18 Desember.
Walaupun demikian, Karaniya mengatakan Ganjar-Mahfud telah menyiapkan program unggulan "Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti" sebagai kelanjutan dari program-program bansos oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut," katanya.
Karaniya juga menjelaskan "KTP Sakti" merupakan program yang bertujuan agar program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sudah ada saat ini dapat diperluas manfaatnya ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga:
Menurut Karaniya, program "KTP Sakti" yang dirancang oleh Ganjar-Mahfud juga akan memanfaatkan digitalisasi seperti dalam program "Kartu Prakerja" Jokowi-Ma'ruf. Sehingga, bansos yang diterima oleh penerima dapat diterima secara penuh tanpa potongan atau perantara.
"Jadi KTP Sakti adalah sebuah program, yang sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman semua, adalah program digitalisasi bansos. Program yang memanfaatkan teknologi internet, teknologi digital, untuk sebagaimana halnya sudah diinisiasi di pijakan Prakerja," ujarnya.
"Itu kami ingin memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai dana bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat sekiranya Ganjar-Mahfud nanti diberikan mandat oleh rakyat,” imbuh Karaniya.