Buruh Dikabarkan Bakal Demo Lagi, Pj Gubernur Jabar Tegaskan UMK Tidak akan Berubah
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2024 tidak akan berubah meski dikabarkan ada upaya demonstrasi buruh pada 14-15 Desember 2023.
Pasalnya, kata Bey, UMK 2024 telah ditetapkan berdasarkan PP 51 Tahun 2023. Terlebih UMK 2024 hanya diperuntukkan bagi pekerja di bawah masa kerja satu tahun, sementara yang telah lebih dari satu tahun menyesuaikan keputusan perusahaan masing-masing sesuai formulasi hitung yang ditetapkan.
"Kan sudah disepakati yang UMK kemarin. Semoga dimengerti, bahwa itu sesuai dengan PP 51 untuk yang satu tahun. Kalau yang di atas satu tahun, sesuai kinerja dan skema struktur upah yang disesuaikan masing-masing perusahaan," kata Bey di gedung Sate Bandung, dilansir ANTARA, Rabu, 13 Desember.
Terkait pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, dia berharap tiap perusahaan dapat mengikuti skema, sesuai produktivitas masing-masing pekerja.
"Jadi kami berharap, pengusaha juga menyesuaikan dengan produktivitas para pekerjanya," ucapnya.
Sebelumnya Ketua KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto mengungkapkan, para buruh akan melakukan demo selama dua hari yakni pada 14-15 Desember 2023. Selain menggeruduk Gedung Sate, buruh juga bakal menggelar aksi di Kantor Disnakertrans Jabar terkait penetapan UMK 2024.
Roy Jinto mengatakan, aksi ini merupakan upaya dari para buruh agar Bey Machmudin merevisi keputusannya soal UMK 2024, sebab tidak sesuai dengan rekomendasi dari kabupaten/kota, di mana rata-rata mengajukan kenaikan hingga 15 persen.
"Kami juga menuntut PJ Gubernur menerbitkan kembali keputusan upah pekerja/buruh untuk masa kerja satu tahun atau lebih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Pak Ridwan Kamil," katanya.
Baca juga:
Roy melanjutkan, aksi yang akan dilakukan sebagai aksi lanjutan sekaligus aksi persiapan untuk mogok daerah yang akan dilakukan oleh buruh Jawa Barat.
"Buruh Jawa Barat sangat kecewa dengan keputusan UMK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur karena kenaikan menurut kaum buruh sangat tidak manusiawi hanya Rp13 ribu," tuturnya.
Dia menjelaskan, angka kenaikan Rp13 ribu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan menjaga daya beli buruh yang terus merosot, karena harga kebutuhan pokok yang terus naik.
"Pada saat pertemuan dengan Pj Gubernur tanggal 30 November 2023 kemarin, Pj Gubernur berjanji akan mengadakan rapat kembali, dengan mengundang dunia usaha APINDO dan KADIN untuk membahas mengenai tuntutan upah pekerja satu tahun atau lebih. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar berita mengenai hal tersebut," ucapnya.