Uni Eropa Berjuang untuk Sepakat Aturan Kecerdasan Buatan di Tengah Ketidakpastian
JAKARTA - Ambisi Uni Eropa untuk memimpin dalam menetapkan aturan penting untuk kecerdasan buatan berada dalam ketidakpastian saat negara-negara anggota dan pembuat undang-undang bertemu pada Rabu 6 Desember untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai pengawasan biometrik dan regulasi sistem seperti ChatGPT.
Jika disetujui, AI Act pertama Uni Eropa, yang diusulkan oleh Komisi Eropa dua tahun lalu, dapat menjadi patokan bagi negara-negara yang mencari alternatif terhadap pendekatan AS yang ringan dan aturan interim China.
Pertemuan antara anggota UE dan pembuat undang-undang akan dimulai pada pukul 14.00 GMT dan diperkirakan akan berlangsung hingga dini hari Kamis, dengan kemungkinan hasil terbaik berupa kesepakatan sementara tentang prinsip-prinsip tetapi tanpa rincian penting, kata lima orang yang terlibat langsung.
Kesepakatan final kemudian harus disepakati sebelum legislasi dapat diberlakukan, yang dapat membuka jalan untuk menjadi undang-undang sebelum pemilihan parlemen Eropa pada bulan Juni.
Namun, tanpa kesepakatan, AI Act kemungkinan akan ditunda karena kurangnya waktu, sehingga blok 27 anggota kehilangan keunggulan sebagai pelaku pertama dalam mengatur teknologi tersebut.
Alexandra van Huffelen, Menteri Digitalisasi Belanda, mengatakan kepada Reuters bahwa sangat penting bagi UE untuk menemukan kompromi, terutama mengenai AI generatif, pada akhir tahun ini.
"Dunia mengamati kita: warga, pemangku kepentingan, LSM, dan sektor swasta ingin kita setuju tentang undang-undang yang bermakna mengenai AI, termasuk GPAI," katanya, merujuk pada sistem AI tujuan umum, yang memiliki berbagai kegunaan.
Aturan AI yang diusulkan menghadapi tuntutan bertentangan dari UE.
Dua tuntutan terbesar berkaitan dengan penggunaan AI dalam pengawasan biometrik dan model dasar, yaitu AI generatif seperti OpenAI yang didukung oleh Microsoft, yang dilatih dengan kumpulan data besar untuk melakukan berbagai tugas.
Baca juga:
Pembuat undang-undang UE ingin melarang penggunaan AI dalam pengawasan biometrik, sementara pemerintah ingin adanya pengecualian untuk keamanan nasional, pertahanan, dan tujuan militer.
Usulan terakhir oleh Prancis, Jerman, dan Italia untuk membiarkan pembuat model AI generatif mengatur diri sendiri menambah ketidakpastian.
Dubes UE dan pembuat undang-undang mengadakan pertemuan persiapan terpisah minggu lalu, tetapi perbedaan masih ada yang bisa membuat sulit mencapai kesepakatan, kata orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan, yang tidak mau disebutkan namanya karena bersifat rahasia.
Seorang pejabat dari satu negara besar UE mengatakan bahwa apa pun hasil pertemuan ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.