Implementasi Inpres Papua Dievaluasi Wapres, KSP Beri Masukan
JAKARTA - Kantor Staf Presiden memberikan masukan terkait strategi quick wins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dianggarkan sebanyak Rp8,4 triliun.
Hal ini dilakukan setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan evaluasi terhadap program ini karena menghadapi tantangan terkait anggaran dan refocusing.
Masukan ini diiberikan saat sejumlah staf KSP hadir dalam rapat bersama Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah.
"KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden," kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro yang dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Februari.
Dia mengatakan strategi quickwins memang tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki perhatian dan bekerja sama untuk Papua, target itu bisa tercapai.
Sehingga, dia memberikan masukan agar isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi tapi juga dari aspek strtagei komunikasi.
Selain Juri, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggungjawaban dalam mengawal isu Papua. Sebab, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri dan politik luar negeri.
"Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarat adat, dan tokoh perempuan," ungkapnya.
Baca juga:
- Panglima TNI Sebut Media Sosial Bisa Memicu Kerusuhan Hingga 'Mesin' Perekrut Teroris
- Divonis 10 Tahun Penjara, Pinangki Sirna Malasari Ajukan Banding
- Elektabilitas Anies Baswedan Melonjak di Bursa Calon Gubernur DKI, Gerindra-PKS Ingatkan Janji Kampanye
- Kapolri Listyo Sigit Beri Atensi Tewasnya 6 Laskar FPI: Rekomendasi Komnas HAM Sudah Ada, Segera Selesaikan!
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut. Alasannya, pola gerak di Papua relatif statis tidak seperti di Jawa.
Sementara Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua. Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada. "Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta," tegas Imam.
Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi. Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua.
Diketahui, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres No 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.