Pemerintah Klaim Perpanjangan Bantuan Pangan bagi 22 Juta KPM Tak Terkait Politik
JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyebut rencana memberikan perpanjangan bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Juni 2024 tidak berkaitan dengan politik.
Hal itu dikatakan Arief saat kunjungan ke Kota Bogor, Senin 21 November. Kata dia, asalan perpanjangan pemberian bantuan pangan lantaran mundurnya masa panen.
"Ini tidak ada kaitanya dengan politik karena dari kemarin-kemarin kita kasih dan ke depan kita kasih terus. Sampai bener-bener kita punya panen yang baik," kata Arief dalam keteranganya, Selasa 21 November.
Pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog akan memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras tersebut sampai Juni 2024.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran," sebutnya.
Arief menegaskan, meski sudah memasuki tahun politik, bantuan pangan ini sama sekali tidak ada muatan politiknya
"Dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” tegas Arief.
Arief menambahkan, dalam 2 tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di Maret dan April. Namun saat ini, kata dia, akan terjadi kemunduran dan kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Maret pada 2022 tercatat 5,49 juta ton dan April 2022 mencapai 4,45 juta ton.
Tren yang sama juga terjadi di 2023, di mana pada Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat 3,66 juta ton.
“Tentunya NFA bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Kita komitmen akan menyerap produksi beras dalam negeri untuk terus memperkuat stok CBP,” kata Arief.
Meski begitu, Arief mwnyebut bahwa pergeseran panen raya ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan di 2024 dengan estimasi total 1.320.244 ton.
Karena itu, dirinya menyebut bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional.
Baca juga:
Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.
“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi,” pungkas Arief.