Buka Hingga Larut Malam, Satpol PP Segel 2 Cafe di Jaktim dan Sanksi Denda Rp50 Juta
JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur (Satpol PP Jaktim) menjatuhkan sanksi denda masing-masing Rp50 juta terhadap dua pengelola kafe di kawasan Cakung atas pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Prokes).
"Sanksi denda maksimal ini untuk memberikan efek jera bagi pemilik usaha yang melanggar aturan saat pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," kata Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhi Novian dilansir Antara, Jakarta, Senin, 15 Februari.
Dua kafe tersebut berdomisili di sekitar Komplek Ruko AURI Permata Inkopau Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng.
Dalam agenda inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan tim terpadu Satpol PP Kecamatan Pulogadung dan Tim Pemburu COVID-19 Polsek Pulogadung didapati dua kafe tetap beroperasi hingga tengah malam pada Minggu, 14 Februari.
Baca juga:
- Polisi Sidak PPKM di Kafe Pulogadung, Sempat Terjadi Cekcok Mulut
- Timbulkan Kerumunan, Pusat Jajanan di Medan Ditutup
- Pengunjung Mabuk Sulit Dikendalikan, Puluhan Warung Remang-remang di Surabaya Ditutup
- Tempat Pijat Griya Metropolis Ditutup Permanen karena Ada Prostitusinya dan Langgar Jam Operasional
Sesuai peraturan PPKM berskala mikro, jam operasional kafe maupun tempat hiburan maksimal buka hingga pukul 21.00 WIB.
Selain didenda masing-masing Rp50 juta, kata Budhi, petugas juga menutup secara paksa operasional kafe hingga kewajiban membayar sanksi dipenuhi.
"Karena dua kafe ini kita ketahui sudah dua kali melanggar, sebelumnya sudah kita beri peringatan," katanya.
Bila pengelola tetap nekat kembali beroperasi di luar izin otoritas terkait, maka sanksi berikutnya adalah denda sebesar Rp100 juta sesuai peraturan pemerintah daerah.
"Sanksi yang lebih berat lagi sudah kita siapkan kalau masih buka juga," katanya.
Selain itu petugas juga menutup paksa dua kafe lainnya di Jalan Rawamangun Muka Barat dan Jalan Sunan Drajat Rawamangun, Jakarta Timur.
"Sudah dikasih surat teguran tertulis," katanya.
Budhi menambahkan uang denda dari para pelanggar ketentuan PPKM kemudian disetorkan ke kas daerah Pemprov DKI Jakarta.