Jokowi: Kloter Perdana Bantuan RI ke Palestina Dikirim Pekan Ini
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan kloter perdana bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban konflik Hamas-Israel diterbangkan menuju Palestina pada pekan ini.
"Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Kloter pertama akan dikirimkan minggu ini," kata Jokowi usai memimpin rapat terbatas mengenai Palestina di Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 30 Oktober.
Jokowi mengatakan bantuan itu berasal dari Pemerintah, pelaku dunia usaha, serta masyarakat Indonesia.
Dalam pernyataan yang disampaikan secara virtual melalui jaringan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan Indonesia sangat marah terhadap situasi konflik Hamas-Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.
"Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan," tegasnya.
Pemerintah Indonesia pun terus mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Gaza.
Jokowi menyatakan sikap tegas Indonesia yang mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik di Gaza.
Baca juga:
- Muhaimin: Jokowi Sebagai Kepala Negara Tentu Harus Netral, Islam Mengatakan Berlaku Adil Meski kepada Anak Sendiri
- PDIP Anti-politik Dinasti, Djarot Singgung Megawati dan Puan Maharani Berkarier dari Bawah
- Djarot Ungkap PDIP Bantu Gibran dan Bobby Nasution Jadi Wali Kota Gara-gara Jokowi
- DPR Terima Surpres Pergantian Panglima TNI Jelang Laksamana Yudo Margono Pensiun
Dia juga menyerukan agar kekerasan terhadap masyarakat sipil harus segara dihentikan.
"Gencatan senjata harus terus diupayakan," ujarnya.
Jokowi juga mendorong akselerasi bantuan kemanusiaan dari Indonesia bagi para korban konflik Hamas-Israel. Selain itu, komunikasi dengan banyak pihak juga perlu diperkuat untuk mengupayakan penyelesaian masalah tersebut.
Agenda rapat terbatas mengenai Palestina diikuti sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
a