Jangan Sampai Ada WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina, Persiapkan Skenario Terburuk Operasi Evakuasi

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan Pemerintah mengoptimalkan proses evakuasi WNI yang ada di Israel dan Palestina. Negara wajib menjamin keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.

"Saya menyadari dalam proses evakuasi dari daerah konflik pasti terdapat berbagai kendala kondisi di lapangan, tapi itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal demi keselamatan para WNI di sana. Pemerintah harus dalam status awas,” kata Puan, Senin 16 Oktober.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 231 WNI dari Palestina dan Israel yang merupakan peziarah atau pergi untuk wisata religi. Sementara itu, sebanyak 129 WNI yang berada di Israel menolak untuk dievakuasi karena merasa aman. Hanya 4 WNI dari Israel yang memilih dievakuasi dan sudah tiba di Tanah Air.

Kemudian masih ada 10 WNI yang menetap di Gaza, di mana tiga di antaranya ialah relawan MER-C. Puan pun mengimbau agar Pemerintah melakukan pengawasan ketat bagi WNI yang masih tinggal di wilayah konflik Israel-Palestina.

"Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri. Meski sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dari konflik Israel-Palestina, tapi ancaman perang masih cukup tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Akibat eskalasi perang Israel-Palestina, ada ribuan korban jiwa yang jatuh dari kedua negara. Tak hanya itu, seribuan lebih orang juga dilaporkan hilang akibat gempuran perang selama lebih dari sepekan terakhir.

Puan menyatakan, Pemerintah harus bersiap atas segala situasi dari perang Israel-Palestina. Ia meminta Pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI, khususnya yang berada di jalur Gaza.

“Persiapan skenario terburuk untuk mengevakuasi WNI harus ada, khususnya mereka yang berada di jalur Gaza. Jangan sampai ada WNI kita yang jadi korban perang,” ungkap Puan.

Dalam catatan Kemlu, diketahui juga masih ada WNI yang masuk ke wilayah konflik Israel-Palestina. Puan mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan sampai perang antara militer Israel dengan Hamas mereda, baik yang hendak mejadi relawan atau mereka yang berencana melakukan wisata religi.

"Saya mengimbau kalau bisa tunda dulu keberangkatan menuju jalur Gaza untuk saat ini. Pemerintah memang baru mengeluarkan Travel Advisory, tapi saya harapkan WNI mempertimbangkan keselamatan dengan tidak dulu memasuki wilayah dua negara yang sedang berkonflik,” imbaunya.

Puan pun mendorong Pemerintah untuk melibatkan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk memberikan bantuan dalam proses evakuasi WNI. Apalagi Pemerintah Indonesia kesulitan mengevakuasi WNI yang berada di jalur Gaza karena wilayah tersebut terus digempur Israel.

"Kerja sama dengan organisasi internasional kita harapkan dapat membantu evakuasi warga Indonesia. Kedua organisasi internasional ini memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengamankan dan melancarkan proses evakuasi WNI," terang Puan.

Di sisi lain, mantan Menko PMK ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina. Selain itu, lanjut Puan, Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan dan dukungan terhadap Palestina selalu didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang murni dan universal.

"Semoga upaya ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua masyarakat. Saya berharap ada langkah konkret dari Pemerintah untuk terus mendorong upaya penyelesaiaan konflik Israel-Palestina yang sudah menelan banyak korban dari kedua belah pihak," jelasnya.

Puan berharap upaya diplomasi dari Pemerintah Indonesia untuk terus mengajak seluruh negara ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina dapat mengurangi eskalasi perang. Selain itu, dorongan dari Indonesia agar negara di dunia memberi bantuan untuk korban perang juga harus dilakukan.

"Upaya diplomasi harus lebih disuarakan lagi oleh Pemerintah Indonesia. Baik dari sisi formal seperti dalam forum-forum internasional atau bilateral meeting dengan negara lain, maupun pendekatan informal dari pemimpin atau perwakilan negara,” sebut Puan.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Puan mengingatkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup damai dan sejahtera. Ia menganggap bahwa kekerasan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.

"Dalam peperangan tidak ada yang diuntungkan selain banyaknya korban yang berjatuhan. Kekerasan yang timbul akibat peperangan, telah mencoreng nilai kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar Puan.

Pada berbagai kesempatan, Puan juga terus menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina. Hal tersebut pun ia lakukan saat melakukan pertemuan dengan pimpinan pemerintahan atau pimpinan parlemen negara lain.

Seperti saat Puan bertemu dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turki Numan Kurtulmus di sela-sela P20 Summit ke-9 di India. Ia kembali menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina.

Puan juga mendorong Turki dan negara-negara dunia untuk segera memberi bantuan kemanusiaan atau membuka koridor kemanusiaan, termasuk agar dunia internasional memberi bantuan dalam upaya pembukaan blokade untuk penduduk di jalur Gaza.

“Perlu juga segera diselesaikan akar permasalahan di Palestina. Hal ini dapat dilakukan dengan merealisasikan terbentuknya negara Palestina yang merdeka, sesuai dengan parameter yang disepakati di PBB," kata Puan saat bertemu Ketua Parlemen Turki.