Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp145 Miliar Bangun 3 JPO, PSI Nilai Tak Masuk Akal

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta disebut mengajukan alokasi anggaran pembangunan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan nilai Rp145 miliar. Anggaran ini masuk dalam rancangan perda mengenai APBD DKI Jakarta tahun 2024.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menilai besaran anggaran yang diajukan Dinas Bina Marga DKI Jakarta hingga ratusan miliar rupiah ini terkesan janggal dan terlalu besar.

Mengingat, pembangunan satu jembatan penyeberangan ini dihitung menghabiskan anggaran Rp50 miliar.

"Saya menyoroti hal ini, dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan dengan anggaran Rp145 miliar. Jelas saya tidak berani menyetujuinya," kata Justin dalam keterangannya, Kamis, 12 Oktober.

Menurut Justin, nilai pembangunan tiga JPO tersebut sangat besar dibandingkan konstruksi-konstruksi jembatan yang pernah dibangun pada industri pertambangan.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar 6 meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/ truk, jembatan itu hanya menghabiskan Rp25 miliar," urainya.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini mewanti-wanti Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menjelaskan secara detail nominal anggaran Rp145 miliar tersebut agar tak menjadi temuan di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan, karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp25 miliar," imbuhnya.