Komisi III Bereaksi Keras Soal Penanganan Demo di Seruyan: Polisi Gegabah!

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyayangkan penanganan demo di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menewaskan warga. Polisi pun dinilai gegabah saat menangani demo warga yang berujung ricuh tersebut.

"Harusnya mengedepankan unsur preventif dalam menangani aksi demo apalagi yang dilakukan warga saat mereka menuntut haknya. Sebagai abdi negara, polisi seharusnya mengayomi masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhilafarafez, Senin 9 Oktober.

Bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi saat aksi demo pada Sabtu (7/10) kemarin. Warga menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) memenuhi janji untuk memberikan 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar Hak Guna Usaha (HGU). Demo dilakukan karena pihak perusahaan tak juga memenuhi kesepakatan setelah puluhan tahun berjanji.

Dalam aksi demo itu, diketahui tiga orang warga mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat kepolisian. Bahkan salah seorang warga tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian.

Gilang pun mengecam aksi kekerasan yang terjadi, di mana video bentrokan sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat adanya sejumlah warga mengangkat rekannya yang terkapar bersimbah darah. Warga yang berdemo di kebun kelapa sawit berteriak-teriak meminta tolong agar temannya yang terluka dapat dievakuasi.

Di video yang lain terdengar juga berkali-kali suara letusan tembakan. Bahkan dari pengeras suara terdengar adanya perintah penembakan dari oknum polisi untuk membubarkan warga yang berdemo. Gilang mengatakan, penanganan aksi demo dari pihak aparat sudah keterlaluan.

“Dari video saja sudah terlihat sadis, cara aparat memperlakukan warga yang demo tidak manusiawi,” ujarnya.

Atas peristiwa ini, Gilang meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada seluruh anggotanya yang mengawal aksi demo. Meski polisi membantah pernyataan warga yang menyebut penembakan dilakukan dengan peluru tajam, namun penyelidikan harus dilakukan secata tuntas.

"Kalau hanya pakai peluru hampa atau peluru karet, masa sampai ada yang meninggal. Ini bukti polisi gegabah dalam menangani demo, dan masyarakat jadi korban lagi," tegas Gilang.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu menekankan pentingnya komitmen kepolisian untuk mengusut penembakan terhadap warga yang tengah berdemo di kebun sawit. Gilang juga menyoroti pernyataan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kalteng yang menyebut warga yang berdemo tidak menyerang polisi saat demo ricuh.

“Hasil penyelidikan sangat ditunggu oleh masyarakat untuk mencari pelaku penembakan. Harus dicek secara keseluruhan dari semua pihak,” ungkapnya.

Dari pernyataan pihak AMAN, warga memang membawa senjata tajam seperti mandau, namun warga disebut tak menggunakannya. Menurut AMAN, warga yang berdemo juga tidak menyerang polisi saat demo ricuh karena mereka hanya berjaga di lokasi portal dan pondok-pondok di kebun sawit.

Gilang pun mendorong adanya transparansi dalam mengungkap peristiwa yang menyebabkan nyawa warga melayang ini. Untuk itu, menurutnya, diperlukan keterlibatan instansi atau lembaga lain sehingga hasil investigasi tidak berat sebelah. Salah satunya adalah keterlibatan Komnas HAM.

"Keterlibatan semua pihak atau stakeholder terkait sangat diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dalam kejadian ini. Harus ada yang bertanggung jawab atas tewasnya seorang warga yang tengah menyuarakan aspirasinya di mana hak tersebut dilindungi dalam konstitusi," papar Gilang.

Terkait tewasnya seorang warga akibat terkena tembakan, Gilang meminta diadakannya evaluasi kepada anggota polisi yang memegang senjata api. Ia menyebut, diperlukan tes psikologi secara berkala kepada anggota yang membawa senjata api saat bertugas.

"Penggunaan peluru tajam sudah di luar tujuan pengawalan demo. Harus dicek juga yang melakukan penembakan, kapan terakhir dia psikotest," ujarnya.

Tak hanya itu, Gilang juga meminta tim investigasi memeriksa dugaan instruksi dari aparat untuk melakukan penembakan kepada warga yang sedang berdemo seperti terdengar dalam video. Ia mengatakan, dugaan ini harus diselidiki dengan seksama karena merupakan pelanggaran yang serius.

“Jika terbukti ada pelanggaran hukum, sanksi yang tepat harus diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab,” terang Gilang.

"Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa keamanan, hukum, dan hak asasi manusia tetap terjaga dalam masyarakat kita. Ini demi memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.