Jokowi Diminta Nonaktifkan Pimpinan KPK yang Diduga Peras Mentan SYL
JAKARTA - Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga memeras Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Langkah tersebut harus dilakukan segera demi mencegah konflik kepentingan.
“Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya Presiden menonaktifkan Komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan,” kata Ketua IM 57+ Institute, Praswad Nugraha dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Jumat, 6 Oktober.
Praswad juga menyebut pimpinan komisi antirasuah itu harusnya tak boleh ikut menangani kasus yang berjalan.
“Hal tersebut bukan hanya bermanfaat untuk kelanjutan penanganan kasus dugaan pemerasan yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian,” tegasnya.
“Tetapi juga terhadap integritas dan indepesensi penanganan kasus korupsi di Kementan yang sedang ditangani KPK,” sambung eks pegawai komisi antirasuah tersebut.
Selain itu, kepolisian harus bekerja keras untuk mengusut dugaan pemerasan tersebut. Jangan sampai, ada anggapan kasus utu menjadi bahan barter.
“Kepolisian Republik Indonesia harus segera mengumumkan kepada publik siapa tersangka pemerasan terhadap Menteri Pertanian, agar publik dapat mengawal penanganan perkara ini secara transparan dan akuntabel,” ujar Praswad.
Diberitakan sebelumnya, surat pemeriksaan bernomor B/10339/VIII/Res.3.3./2023/Ditreskrimsus yang isinya memanggil supir Syahrul, Heri terkait penyelidikan dugaan pemerasan oleh Pimpinan KPK beredar luas. Padahal, komisi antirasuah sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Adapun dalam kasus yang sedang ditangani KPK, Syahrul dikabarkan terjerat bersama dua anak buahnya. Mereka adalah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Terhadap kasus pemerasan yang diselidiki Polda Metro Jaya, Syahrul sudah memberikan keterangan pada Kamis, 5 Oktober. Selama tiga jam lebih, Ia mengaku ditanya soal penyelidikan dugaan pemerasan.
"Semua yang saya tahu sudah saya sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan penyidik, dihadapi oleh banyak banget tadi, dan prosesnya berlangsung cukup panjang hampir tiga jam. Saya capek banget, sementara saya baru pulang," kata Yasin Limpo di NasDem Tower, Jakarta, Kamis petang.
Politikus Partai NasDem ini tak membeberkan secara rinci perihal pemerasan yang dimaksud. Syahrul hanya menyebutkan, polisi meminta keterangan darinya terkait dengan pengaduan masyatrakat pada 12 Agustus 2023 lalu.
Baca juga:
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan tak pernah memeras atau menerima uang seperti informasi yang beredar luas. Dia membantah adanya uang sebesar Rp1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura.
Selain itu, Firli juga membantah adanya pertemuan antara dirinya dan Syahrul yang dibalut dengan olahraga bulu tangkis bersama. Katanya, tak mungkin dia bertemu dengan pihak berperkara apalagi di tempat terbuka