Tarif Transjakarta Berbasis Akun Belum Diterapkan dalam Waktu Dekat
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan bahwa penyesuaian tarif Transjakarta yang dibedakan sesuai status ekonomi dan KTP masing-masing penumpang tak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Rencana implementasi sistem account based ticketing (ABT) atau tiket berbasis akun memang akan diterapkan. Namun, Pemprov DKI belum akan menyesuaikan tarif berdasarkan profil penggunanya.
"Untuk Tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan ABT ini bagaimana agar masyarakat yang biasanya saldonya hilang dan seterusnya, ini ada dulu," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 25 September.
Pada tahap awal, Pemprov DKI menjalankan sistem ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tiket transportasi umum, khususnya yang menggunakan kartu uang elektronik (KUE).
Sistem ABT ini, lanjut Syafrin, bukan hanya berlaku pada pengguna Transjakarta. Penerapan ini juga bakal diterapkan di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
"Pengguna, biasanya kalau pakai kartu dan kartunya hilang, itu saldonya ikut hilang. Nah, dengan account based ticketing, jika kartunya hilang, saldonya tetap tersimpan di aplikasi. Sehingga ketika dia mau mengganti kartu cukup memasukan kembali di person lagi untuk kartunya," urai Syafrin.
Kemudian, implementasi sistem ABT ini juga diterapkan untuk mengetahui profil pengguna angkutan umum. Dari data pengguna yang dikumpulkan, Pemprov DKI baru akan mengkaji penyesuaian tarif yang dibedakan berdasarkan status ekonomi dan KTP antara warga Jakarta dan luar Jakarta.
Baca juga:
- Pengaturan Tarif Sesuai Status Ekonomi dan KTP, Transjakarta Akui Masih Perlu Kajian
- Fraksi PKB Pesimis Rencana Tiket MRT-LRTJ-Transjakarta Berbasis Akun Bisa Terwujud
- Pemprov DKI Bakal Terapkan Pembelian Tiket MRT-LRTJ-Transjakarta Berbasis Akun
- Motor Sport Touring Kelas Atas Suzuki Ini Mendapat Penyegaran untuk Model 2024
Tujuan dari penyesuaian tarif ini adalah untuk mengefisiensikan subsidi yang diberikan Pemprov DKI. Nantinya, Pemprov DKI bakal memberikan subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) sesuai dengan data yang dikumpulkan.
"Tentu itu manfaat jangka panjangnya setelah kita mengumpulkan data-data profiling pengguna. Kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau Bodetabek, sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien. Sehingga, nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO-nya," imbuhnya.